Perumda Parkir Gandeng Kejari dan Polrestabes Perkuat Legalitas Jukir

UNGKAPAN, MAKASSAR – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tahun 2026 di Hotel Ibis Styles, Jalan Dr. Sam Ratulangi, Makassar, Sabtu (21/11/2026).

Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya, Adi Rasyid Ali, membuka langsung kegiatan tersebut.

Jajaran direksi, Dewan Pengawas Perumda Parkir, Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Khaerul Fahmi, perwakilan Inspektorat, Kantor Akuntan Publik (KAP) Ikhsan, serta jajaran Polrestabes Makassar turut menghadiri acara ini.

Dalam sambutannya, Adi Rasyid Ali menegaskan bahwa peningkatan kapasitas SDM merupakan langkah penting untuk mendorong perubahan dan membenahi organisasi agar semakin profesional dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab.

Menurutnya, pengalaman dan kemampuan kerja saja tidak cukup jika perusahaan tidak mendukungnya dengan peningkatan kualitas SDM melalui edukasi, pembinaan, serta pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.

“Ini penting. Kita boleh punya jagoan dan pengalaman, tetapi kalau kita tidak menopang SDM dengan peningkatan kapasitas seperti ini, kita tentu sulit melakukan perubahan secara menyeluruh. Perubahan itu membutuhkan proses dan waktu,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa ARA ini juga menekankan agar seluruh jajaran memperhatikan tiga hal utama dalam mengelola Perumda Parkir Makassar Raya, yakni pelayanan, penataan, dan pendapatan.

“Yang paling utama adalah pelayanan, kemudian penataan, dan terakhir pendapatan. Seluruh karyawan harus memahami hal ini bersama-sama,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan menggelar Bimtek tersebut bukan sekadar sebagai kegiatan formalitas, melainkan menjadikannya momentum untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas seluruh karyawan Perumda Parkir Makassar Raya.

Sementara itu, Kasubsi I Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, Khaerul Fahmi, menjelaskan bahwa kejaksaan tidak hanya bertugas menuntut perkara di persidangan, tetapi juga menjalankan fungsi intelijen untuk memberikan penerangan dan edukasi hukum kepada masyarakat maupun lembaga pemerintahan.

Baca juga:  Munafri Arifuddin Ajak Alumni FH Unhas Bersatu dan Berkontribusi

Ia menerangkan bahwa melalui bidang intelijen, kejaksaan menjalankan program penerangan hukum dengan slogan *”Kenali Hukum, Jauhi Hukuman”*. Menurutnya, kejaksaan hadir bukan semata-mata ketika persoalan hukum terjadi, melainkan juga menjalankan upaya pencegahan agar permasalahan hukum tidak muncul.

“Kami berupaya hadir bukan hanya ketika masalah muncul, tetapi bagaimana kami hadir sebelum masalah terjadi. Itulah salah satu fungsi intelijen kejaksaan dalam memberikan penerangan dan pemahaman hukum,” jelas Khaerul Fahmi.

Pada kesempatan yang sama, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, AKBP Darwis, menegaskan pentingnya memastikan seluruh juru parkir di wilayah operasional Perumda Parkir Makassar Raya merupakan petugas resmi yang telah mendaftar dan mengantongi legitimasi dari perusahaan.

“Petugas harus membuktikan legalitas tersebut melalui kelengkapan atribut dan identitas resmi, antara lain kartu identitas (*ID Card*), karcis parkir resmi, serta rompi atau seragam petugas sesuai ketentuan perusahaan,” jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, kelengkapan identitas tersebut menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat agar dapat membedakan juru parkir resmi dengan juru parkir liar.

Senada dengan hal tersebut, perwakilan Inspektorat, Arwin Dahlan, menekankan pentingnya mematuhi peraturan perundang-undangan dalam setiap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Perumda Parkir Makassar Raya.

“Perusahaan wajib melandasi setiap kebijakan, program, maupun kegiatan operasional dengan hukum yang jelas, serta melaksanakannya berdasarkan regulasi, prosedur, dan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.

Langkah ini bertujuan memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, menertibkan administrasi, serta mempertanggungjawabkannya secara hukum dan kelembagaan.

Menutup rangkaian pemaparan, Tim BPKP Perwakilan Akuntan Publik, Dr. Harun, menambahkan pentingnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan perusahaan. Perusahaan harus mendasari setiap sumber penerimaan dengan hukum yang jelas, mengidentifikasinya, serta mendukungnya dengan mekanisme pemungutan dan pengelolaan yang sesuai ketentuan.

Baca juga:  PPPK Paruh Waktu Dapat Kucuran THR, Appi: Baru di Zaman Sekarang

“Karyawan wajib memproses seluruh transaksi keuangan melalui penginputan, pencatatan, dan pelaporan secara sistematis, akurat, serta dapat memverifikasinya guna mewujudkan pengelolaan keuangan perusahaan yang transparan, tertib, dan akuntabel,” tutupnya.