Lindungi 81 Ribu Pekerja Rentan, Pemkot dan DPRD Makassar Godok Ranperda Jamsostek

UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD Kota Makassar tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Regulasi ini disiapkan untuk memperluas perlindungan pekerja, khususnya mereka yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh jaminan sosial ketenagakerjaan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan Ranperda tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memastikan hak dan perlindungan pekerja dapat terpenuhi, termasuk bagi pekerja sektor informal, kelompok rentan, hingga pekerja sosial keagamaan.

Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati oleh pekerja formal. Masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial juga harus mendapatkan perhatian pemerintah.

“Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum untuk memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja informal, pekerja rentan, serta kelompok masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujar Munafri di Makassar, Senin.

Ia menegaskan, kehadiran Ranperda Jamsostek sangat penting untuk memberikan perlindungan sekaligus kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya.

“Tentu, Raperda jaminan sosial ini sangat penting. Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau masyarakat yang memiliki risiko pekerjaan tinggi dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial,” katanya.

Melalui regulasi tersebut, Pemkot Makassar ingin mengintegrasikan penyelenggaraan sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Munafri menyebut, penyusunan Ranperda ini sekaligus memperkuat berbagai program yang telah dijalankan pemerintah kota dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan.

Hingga saat ini, sebanyak 81 ribu pekerja rentan di Kota Makassar tercatat telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baca juga:  20 Instansi Bersatu di MPP Makassar, Warga Tak Perlu Lagi Keliling Kota Urus Dokumen

Selain itu, Pemkot Makassar juga menghadirkan program inovatif Makassar Berjasa yang memberikan perlindungan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi 45 ribu pekerja rentan.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan perlindungan yang lebih inklusif, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor informal.

Munafri berharap, melalui Ranperda ini, cakupan perlindungan pekerja dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui Ranperda ini, kita ingin memastikan bahwa perlindungan terhadap pekerja bukan sekadar program bantuan, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

Dalam proses penyusunannya, pembahasan Ranperda Jamsostek terus dikawal oleh panitia khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.

Sinergi antara pemerintah kota dan legislatif diharapkan mampu melahirkan regulasi yang memiliki landasan akademik kuat sekaligus kejelasan mekanisme pelaksanaan.

Dengan demikian, penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat berjalan secara terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

Melalui regulasi tersebut, perlindungan diharapkan tidak hanya menyasar pekerja formal, tetapi juga menjangkau pekerja informal, kelompok rentan, serta pekerja sosial keagamaan yang membutuhkan kepastian perlindungan dalam menjalankan aktivitasnya. (**)