Sidang Berlangsung 9 Jam, Polri Berhentikan Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Presiden

UNGKAPAN – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal kepada Presiden Prabowo Subianto, kembali digelar. Sidang kali ini menghadirkan Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso.

Dalam sidang yang berlangsung selama sekitar sembilan jam, Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Selain menjatuhkan sanksi PTDH, majelis hakim dalam sidang KKEP juga menyatakan bahwa perilaku Eko Hadi adalah perbuatan tercela.

“Didapat suatu perbuatan EHS melakukan pemufakatan terkait kegiatan ilegal akses berupa melakukan penyadapan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Pelaksanaan sidang KKEP menghadirkan sembilan saksi. Salah satu saksi hadir atas izin dari ketua komisi, dan atas permintaan Eko Hadi yaitu saksi untuk meringankan.

“Sembilan saksi dihadirkan, salah satu saksi atas izin ketua komisi, dan permintaan terduga pelanggar yaitu saksi yang meringankan,” sebutnya.

Atas putusan sidang dengan menjatuhkan sanksi bersifat etika yaitu perilaku dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, Irjen Eko Hadi Santoso pun menyatakan banding yang nantinya akan diproses melalui komisi banding.

Baca juga:  Hanya Dihukum 7,5 Bulan, Edy Mulyadi Langsung Bebas Usai Vonis Hakim