UNGKAPAN, MAKASSAR – Tiga pelabuhan yang berada di kawasan timur dan perbatasan Indonesia yang merupakan urat nadi logistik masyarakat mendapat pendampingan dari kejaksaan. Pendampingan yang diberikan untuk membantu memperkuat tata kelola perusahaan, perlindungan aset dan kepastian hukum pada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4.
Tiga pelabuhan yang jalin kerja sama tata kelola dan perlindungan aset melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yaitu pelabuhan di Papua, Papua Barat, serta Kalimantan Utara.
Penandatanganan PKS dalam penanganan masalah hukum pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dilakukan antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua, Kejati Papua Barat, dan Kejati Kalimantan Utara, bertempat di Bali, Jumat (13/11/2026).
Dari PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 4, penandatanganan dilakukan Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, bersama-sama Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Jefferdian, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat I Putu Gede Astawa, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara Yudi Indra Gunawan.
Kegiatan tersebut turut disaksikan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, yang mewakili Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Department Head Litigasi Group Hukum Pelindo Agung Farhan, serta jajaran manajemen Pelindo Regional 4, Pelindo Terminal Petikemas, dan Pelindo Jasa Maritim.
Executive Director 4 Pelindo Regional 4, Akhirman, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus memastikan pengelolaan dan pengembangan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pelabuhan di Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara merupakan urat nadi logistik bagi masyarakat di kawasan timur dan perbatasan. Pendampingan Kejaksaan membantu kami mengambil keputusan bisnis secara tepat dan sesuai aturan, sehingga operasional pelabuhan tetap berjalan optimal dan memberikan kontribusi bagi negara,” ujar Akhirman.
Melalui PKS tersebut, Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) akan memberikan bantuan hukum, baik secara litigasi maupun nonlitigasi, pertimbangan hukum berupa legal opinion, legal assistance, dan legal audit, serta tindakan hukum lainnya melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi.
Ruang lingkup kerja sama juga mencakup pengamanan dan pemulihan aset negara, penyelesaian piutang, pendampingan hukum kegiatan dan proyek strategis, mitigasi risiko hukum, pencegahan korupsi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara, Yudi Indra Gunawan, yang menyampaikan sambutan mewakili para Kepala Kejaksaan Tinggi, menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung program kerja BUMN, termasuk Pelindo, khususnya dalam perlindungan aset negara dan pelaksanaan aksi korporasi yang sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami akan mendampingi Pelindo Regional 4 secara profesional dalam melaksanakan kegiatan korporasi agar dapat memberikan kontribusi yang optimal kepada negara,” ujar Yudi.
Perjanjian kerja sama yang berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani ini sekaligus menegaskan komitmen Pelindo Regional 4 dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), memperkuat kepastian hukum, serta mewujudkan operasional kepelabuhanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
