UNGKAPAN, MAKASSAR – Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udin Saputra Malik, bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Sabtu (10/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Makassar Golden Hotel, Kota Makassar, tersebut menjadi forum untuk memperkuat pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pentingnya pengelolaan pendapatan daerah dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, dr. H. Udin Saputra Malik hadir sebagai narasumber pertama. Forum ini mempertemukan unsur legislatif dan perangkat daerah untuk membahas berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan serta pentingnya fungsi pengawasan dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan secara tertib dan bertanggung jawab.
Narasumber kedua, Indirwan Dermayasair, S.ST., M.H., turut memberikan pemaparan dalam rangkaian kegiatan. Sementara itu, Raisuliaiz hadir sebagai narasumber ketiga untuk melengkapi pembahasan dan memperkaya perspektif peserta terkait materi pengawasan pemerintahan daerah.
Keterlibatan Bapenda Kota Makassar menjadi perhatian tersendiri, mengingat pengelolaan pendapatan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kapasitas keuangan pemerintah daerah.
Pendapatan yang dikelola secara tertib dan bertanggung jawab dapat menjadi salah satu penopang pembiayaan berbagai program pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan dan pengelolaan pendapatan daerah perlu terus diperkuat. Pengawasan juga menjadi bagian penting untuk mendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta memastikan kebijakan dan program berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Seluruh rangkaian kegiatan dipandu oleh Ais Sakar PT selaku moderator. Diskusi berlangsung terarah dengan memberikan ruang bagi peserta untuk menyimak materi yang disampaikan para narasumber.
Menjelang akhir acara, dua peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Sesi tanya jawab ini menjadi ruang interaksi antara peserta dan narasumber untuk memperdalam pemahaman mengenai materi yang dibahas.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh pihak yang hadir sebagai dokumentasi pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan XII Tahun Anggaran 2026.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara DPRD Kota Makassar dan Bapenda semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Penguatan pengawasan serta pemahaman terhadap pengelolaan pendapatan daerah diharapkan turut menunjang pembangunan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*)
