UNGKAPAN, MAKASSAR – Praktik premanisme yang diduga dilakukan empat orang penagih utang atau debt collector dari salah satu bank swasta terhadap seorang debitur di Makassar, mendapat kecaman serius dari Forum Hukum Mahasiswa dan Masyarakat.
Dalam keterangan yang diterima media, Jendral Lapangan, Rian menyebutkan bahwa keempat oknum penagih utang diduga melakukan serangkaian tindakan tercela, dari mempermalukan, mengintimidasi, menebar ancaman, melakukan kekerasan fisik hingga mengakibatkan luka pada bagian tangan, serta merusak telepon genggam milik korban (debitur).
Menurut Rian, persoalan kewajiban pembayaran utang sama sekali tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi yang mengarah pada aksi premanisme. Seharusnya bank menjunjung tinggi profesionalisme, etika, perlindungan konsumen, serta hukum yang berlaku di Indonesia.
Jika terbukti benar dilakukan oleh petugas atau pihak yang bekerja atas nama bank tersebut, mereka nilai peristiwa ini sebagai persoalan serius yang tidak cukup diselesaikan hanya lewat permintaan maaf atau pembelaan sepihak.
“Indonesia adalah negara hukum, setiap tindakan penagihan wajib berlandaskan aturan yang berlaku. Ketentuan tersebut di antaranya diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 62 ayat (1), yang mewajibkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) memastikan penagihan kredit sesuai dengan norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan, dan sebagaimana dilarang keras di dalam Huruf A,B,C,D,E,” tegasnya.
Karena itu, melalui aksi damai yang dilakukan kepada pihak bank tersebut, Forum Hukum Mahasiswa dan Masyarakat melayangkan empat tuntutan tegas kepada pihak manajemen bank yang dimaksud.
“Kami telah menyampaikan empat tuntutan yaitu, memecat empat orang terlibat, evaluasi menyeluruh pekerja dan sistem penagihan, direktur dan komisaris harus bertanggung jawab, dan memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban,” ucapnya.
Rian juga menyatakan aksi yang dilakukannya tidak sedang membenarkan atau membela pihak tertentu. Namun, mereka menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan perusakan barang dengan dalih penagihan.
“Debitur dinilai tetap memiliki hak penuh untuk diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat, serta tidak ada satu pun lembaga keuangan yang boleh bertindak di luar hukum,” ujarnya.
