UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah pusat menunjukkan dukungan penuh terhadap rencana rekonstruksi total Gedung DPRD Kota Makassar yang rusak berat akibat kebakaran pada 29 Agustus 2025. Dukungan ini disampaikan setelah kunjungan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ke lokasi gedung di Jalan AP Pettarani Makassar.
Hasil kajian sementara menunjukkan bahwa gedung utama DPRD yang dibangun pada 1986 mengalami kerusakan berat dan perlu dibangun kembali sesuai standar modern, termasuk sistem keamanan, jalur evakuasi, serta standar teknis bangunan terbaru. Sementara gedung tambahan yang baru selesai dibangun pada 2024 hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga cukup direhabilitasi..
Pemerintah Kota Makassar sebelumnya telah mengajukan proposal pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp 375 miliar dengan konsep 10 lantai untuk menggantikan bangunan lama yang hancur. Anggaran final akan ditetapkan setelah evaluasi struktur lengkap dilakukan.
Dirjen Cipta Karya menegaskan bahwa rekonstruksi total dapat diwujudkan dengan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan instansi terkait, serta melalui tahapan administrasi termasuk penghapusan aset lama sesuai ketentuan.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Dirjen Cipta Karya didampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Makassar Supratman, dan Sekretaris DPRD Andi Rahmat Mappatoba, serta sejumlah pejabat teknis daerah.
Wali Kota Makassar menyambut baik dukungan pemerintah pusat dan berharap proses pembangunan dapat dipercepat sehingga DPRD kembali memiliki kantor yang representatif dan aman.
Rekonstruksi total gedung DPRD Makassar dipandang penting tidak hanya untuk memulihkan fungsi lembaga legislatif, tetapi juga sebagai simbol tata kelola pemerintahan yang modern dan berstandar tinggi.
Pekerjaan awal rehabilitasi bagian gedung yang rusak ringan ditargetkan selesai akhir tahun ini agar dapat segera difungsikan kembali sementara proses rekonstruksi total sedang dipersiapkan secara menyeluruh.
Peninjauan lokasi pembangunan kembali juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam membantu percepatan pemulihan pascakebakaran yang terjadi beberapa pekan lalu.
Dengan dukungan pendanaan dan koordinasi lintas institusi, gedung DPRD Makassar diharapkan dapat segera dibangun kembali dengan konsep yang lebih kuat, aman, dan sesuai dengan standar bangunan terbaru.
