UNGKAPAN, MAKASSAR – Dua ruas jalan di Kota Makassar tidak pernah absen dari banjir saat hujan deras mengguyur. Kedua ruas jalan tersebut yaitu Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo.
Selain Jalan AP Pettarani dan Jalan Urip Sumoharjo, sejumlah kelurahan di Kecamatan Manggala juga masuk ke dalam catatan Pemerintah Kota Makassar sebagai wilayah langganan banjir.
Olehnya itu, dua ruas jalan dan satu kecamatan diprioritaskan dalam program penanganan banjir yang ingin segera dituntaskan. Rencana program itu dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Suryadarma Hasyim dalam pertemuannya yang membahas langkah strategis penanganan banjir yang kerap melanda Kota Makassar yang berlangsung di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (24/03/2025).
“Kecamatan Manggala juga menjadi fokus perhatian karena termasuk wilayah rawan banjir yang terdampak. Upaya perbaikan di kawasan ini harus segera dilakukan bersama,” ucap Munafri.
Dalam pertemuan itu juga, Munafri mengatakan, salah satu faktor utama penyebab banjir yaitu sedimentasi tinggi di kanal dan drainase. Untuk itu, pemerintah kota berencana melakukan pengerukan secara menyeluruh untuk memperlancar aliran air.
“Sedimen yang menumpuk di kanal menjadi penyebab utama banjir. Kami perlu membahas bagaimana proses pengerukan dilakukan agar hasilnya benar-benar efektif,” ujarnya.
Selain perbaikan infrastruktur, Munafri menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka perlu adanya edukasi masif kepada warga untuk tidak mencemari lingkungan.
“Perlu ada pendekatan persuasif dan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat. Jangan sampai upaya kita dalam memperbaiki drainase justru terganggu oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan,” tegasnya.
Terkait maraknya kabel dalam drainase yang menjadi salah satu faktor penghambat aliran drainase, Munafri mengatakan perlu pembahasan dengan berbagai stakeholder untuk mencari solusi.
Untuk itu, Munafri mengusulkan pertemuan lanjutan yang lebih teknis untuk membahas langkah-langkah konkret dalam penanganan banjir. Ia berencana mengundang berbagai pihak terkait, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), guna membahas regulasi yang tepat dalam menindaklanjuti program ini.
“Kami akan mengadakan pertemuan kembali setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulsel dan stakeholder lainnya, agar solusi yang dirumuskan dapat berjalan sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Munafri juga mengapresiasi atas silaturahmi yang dilakukan oleh BBWS Pompengan Jeneberang. Pertemuan ini menjadi momen penting untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi banjir di Makassar.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi perhatian dari BBWS. Silaturahmi ini memberikan kesempatan bagi kita untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang bisa diterapkan agar banjir di Makassar dapat diminimalkan,” tambahnya.
Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Suryadarma Hasyim mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk pembangunan dan pemeliharaan bendungan, kolam regulasi, serta waduk. Namun saja, kondisi itu masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut guna memastikan sistem pengendalian banjir berjalan efektif.
“Permasalahan banjir di Makassar tidak bisa hanya ditangani oleh satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah kota, BBWS, serta stakeholder terkait agar solusi yang diterapkan dapat berjalan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suryadarma menyoroti jaringan kabel bawah tanah yang menghambat drainase dan memperparah banjir saat curah hujan tinggi.
“Salah satu kendala yang kami temukan adalah adanya kabel-kabel bawah tanah yang menghambat aliran air dari drainase sekunder ke drainase primer,” jelasnya.
Untuk itu, Suryadarma menekankan pembenahan infrastruktur drainase di Kota Makassar menjadi salah satu prioritas utama guna memastikan pengendalian daerah aliran sungai (DAS) berjalan dengan baik.
“Sistem drainase yang tidak berfungsi optimal dapat memperburuk kondisi banjir, terutama saat curah hujan tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi sungai-sungai, terutama Sungai Jeneberang dan Sungai Tallo,” jelasnya. (**)
