Sebagai Purna Paskibraka Indonesia, saya menyampaikan pandangan secara terbuka terkait dinamika dan polemik yang berkembang dalam proses seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai pencetus paskibra unit di sekolah dan penggiat paskibra di tingkat kabupaten/kota tentu pernyataan ini bukan dilandasi kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap marwah pembinaan Paskibraka yang selama ini dibangun dengan semangat persatuan, keadilan, dan nasionalisme.
Kami menghormati sepenuhnya kewenangan penyelenggaraan seleksi. Namun penghormatan terhadap kewenangan tidak berarti menutup ruang kritik dan evaluasi. Justru sebagai orang yang aktif di organisasi purna, kami memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga agar proses seleksi tetap berjalan sesuai nilai-nilai Pancasila, objektivitas, dan prinsip keadilan bagi seluruh putra-putri daerah.
Kondisi saat ini semakin memprihatinkan karena polemik yang muncul tidak lagi sekadar menyangkut hasil seleksi, tetapi telah menyentuh persoalan yang lebih mendasar, yakni transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam proses penilaian. Banyak pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat dan para pembina sekolah terkait bagaimana indikator penilaian ditentukan, bagaimana bobot setiap aspek dinilai, siapa yang memiliki kewenangan akhir dalam pengambilan keputusan, hingga bagaimana mekanisme evaluasi terhadap tim penilai itu sendiri. Sayangnya, seluruh proses berlangsung secara tertutup sehingga menimbulkan ruang spekulasi dan rasa ketidakpercayaan.
Yang lebih disayangkan, muncul dugaan adanya oknum penilai yang justru menyerang pribadi peserta berdasarkan latar belakang etnisnya. Apabila benar terjadi, maka tindakan tersebut bukan hanya mencederai semangat Paskibra, tetapi juga menjadi bentuk perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip persatuan bangsa. Tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang dipandang berbeda hanya karena memiliki garis keturunan tertentu. Paskibraka seharusnya menjadi simbol pemersatu generasi muda Indonesia, bukan ruang yang melahirkan diskriminasi ataupun stigma rasial.
Kita semua harus menyadari bahwa Indonesia dibangun atas keberagaman. Suku, agama, ras, dan budaya adalah kekuatan bangsa, bukan alasan untuk membatasi kesempatan seseorang dalam mengabdi kepada negara. Sejarah telah membuktikan bahwa nasionalisme tidak ditentukan oleh latar belakang etnis.
Pada pada tahun 2016, pelajar blasteran Sunda-Prancis Gloria Natapradja Hamel membuktikan rasa nasionalisme mengibarkan Sang Saka Merah Putih mengalahkan segalanya, bahkan tahun 2015, Indonesia pernah memberikan kepercayaan kepada Maria Felicia Gunawan pelajar etnis Tionghoa sebagai pembawa baki bendera pusaka di tingkat nasional
Rangkaian fakta tersebut membuktikan bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam seleksi Paskibraka bukan isu baru. Karena itu, kritik dan evaluasi terhadap sistem bukanlah bentuk perlawanan terhadap institusi, melainkan bentuk kepedulian agar kepercayaan generasi muda tidak hilang.
Hal ini juga sebagai bukti bahwa negara tidak pernah membedakan putra-putri terbaik bangsa berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan kemampuan, kedisiplinan, karakter, dan integritas. Jangan sampai Nilai yang nyaris sempurna, pembawaan dan tampilan yang tidak diragukan serta penguasaan tiga bahasa malah kalah dengan yang ada orang dalamnya.
Ironisnya, di tengah semangat pembinaan Paskibra yang semakin berkembang, justru muncul fenomena penurunan minat pendaftar seleksi resmi Paskibraka dari tahun ke tahun. Padahal realita di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Hampir setiap bulan dilaksanakan lomba paskibra di tingkat SMA, Universitas bahkan diselenggarakan oleh K/L yang jumlah pesertanya selalu ramai, sekolah-sekolah aktif melakukan pembinaan, latihan rutin berjalan, bahkan banyak orang tua yang rela mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya demi memberikan support untuk anaknya untuk menjadi bagian dari Paskibraka. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar: mengapa antusiasme pembinaan tinggi, tetapi kepercayaan terhadap proses seleksi justru menurun?
Menurut kami, salah satu faktor yang harus menjadi bahan introspeksi adalah hilangnya rasa percaya terhadap sistem seleksi yang dianggap tidak transparan dan sulit dipahami. Ketika peserta, pelatih, maupun sekolah merasa bahwa proses penilaian tertutup dan hasil akhir tidak dapat dijelaskan secara objektif, maka semangat generasi muda untuk berpartisipasi perlahan akan terkikis. Paskibraka tidak boleh menjadi ruang yang hanya dipenuhi asumsi, kedekatan, atau keputusan yang tidak memiliki dasar penjelasan yang jelas kepada publik.
Kami juga memandang perlu adanya penegasan aturan terkait representasi daerah. Hingga hari ini tidak terdapat regulasi resmi yang melarang peserta terpilih berasal dari daerah yang sama apabila memang memiliki kompetensi terbaik. Oleh karena itu, apabila terdapat keputusan yang didasarkan pada alasan pemerataan wilayah tanpa aturan tertulis yang jelas, maka hal tersebut justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Sistem seleksi harus berpijak pada aturan yang pasti, bukan pada persepsi atau asumsi yang berubah-ubah.
Paskibraka adalah simbol kehormatan bangsa. Di dalamnya terkandung nilai disiplin, persatuan, kepemimpinan, dan pengabdian kepada negara. Oleh sebab itu, proses seleksinya pun harus mencerminkan nilai-nilai tersebut. Jangan sampai generasi muda yang sejak awal dididik untuk mencintai Indonesia justru kehilangan kepercayaan karena melihat adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan semangat keadilan bahkan hanya karena etnis dan dianggap tidak fasih berbahasa daerah tertentu, toh di PERPANG manapun tidak ditemukan adanya aturan komandan upacara yang mengambil alih barisan dengan aba aba menggunakan bahasa bahasa daerah.
Pernyataan ini bukan soal keresahan saya pribadi, bukan soal daerah mana saya berasal dan bukan semata-mata membela satu peserta tertentu. Hari ini mungkin yang menjadi sorotan adalah peserta dari Kota Makassar. Namun besok, kondisi yang sama bisa saja menimpa adik kita, saudara kita, bahkan anak kita nantinya. Karena itu persoalan ini harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama untuk memperbaiki sistem, bukan untuk memperkeruh keadaan.
Karena pada akhirnya, merah putih dikibarkan bukan oleh satu agama, satu suku, satu ras, atau satu golongan, melainkan oleh putra-putri terbaik Indonesia.
Salam Pancasila !
