UNGKAPAN, MAKASSAR – Berbagai isu diangkat dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar yang berlangsung di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan, pada Jumat, 01 Mei 2025.
Ratusan mahasiswa ini hadir dengan membawa spanduk serta poster yang bertuliskan tuntutan dari perlindungan hak-hak buruh, ekonomi, hingga peningkatan kualitas dan akses pendidikan di Sulawesi Selatan khususnya.
Selain membentangkan spanduk dan poster, suara kritik juga turut disampaikan. Mereka secara bergantikan memberikan orasi sejak siang dan menjelang sore. Aksi ini dipimpin oleh Agung Gemilar yang bertindak sebagai Jenderal Lapangan (Jenlap).
Kata Agung Gemilar, kehadiran mahasiswa tidak lain untuk menyuarakan keresahan masyarakat, khususnya terkait kondisi buruh yang masih menghadapi berbagai ketidakadilan serta sistem pendidikan yang dinilai belum merata dan inklusif.
“Di sektor pendidikan misalkan, kami menilai pemerintah belum menunjukkan langkah yang tepat dan menyentuh akar persoalan. Program-program yang dihadirkan dinilai masih berfokus pada aspek pendukung seperti gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan infrastruktur seperti “sekolah rakyat,” sebutnya.
Dia juga menyebutkan, kedua pendekatan tersebut dianggap belum mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Kemudian, problem utama pendidikan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, terletak pada rendahnya tingkat literasi. Kondisi ini diperkuat oleh berbagai survei nasional yang mengindikasikan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.
“Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara program yang dijalankan dengan kebutuhan utama dalam peningkatan kualitas pendidikan,” ucapnya.
Karenanya itu, pemerintah diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pendidikan. Intervensi yang dilakukan tidak cukup hanya berfokus pada aspek fisik dan bantuan sosial, tetapi juga harus menyasar peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan budaya literasi, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik secara berkelanjutan.
Melalui aksi ini, mereka menegaskan perannya sebagai kontrol sosial yang aktif dalam mengawal kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan buruh dan masa depan pendidikan.
Situasi sempat memanas saat massa aksi meminta untuk bertemu langsung dengan Ketua DPRD Sulsel. Namun, dialog akhirnya dilakukan secara terbuka di jalan, tepat di depan gerbang kantor DPRD, setelah Ketua DPRD Sulsel beserta anggotanya menemui massa aksi.
Dalam dialog tersebut, perwakilan massa aksi dalam hal ini jenlap menyampaikan tuntutan secara langsung, mencakup perlindungan upah layak bagi buruh, pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, serta evaluasi program strategis nasional.
Ketua DPRD Sulsel merespons dengan menyatakan komitmennya untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme kelembagaan.
Aksi unjuk rasa berlangsung hingga sore hari dan berakhir dengan tertib setelah adanya kesepahaman untuk membuka ruang komunikasi lanjutan antara massa aksi dan DPRD Sulsel.
