Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp60,1 Triliun, DJP Perkuat Pengawasan Transaksi

UNGKAPAN – Sektor ekonomi digital membukukan penerimaan pajak sebesar Rp60,1 triliun hingga 31 Oktober 2026. Empat sektor menyumbang penerimaan ini, yakni Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, perkembangan ekonomi digital mengubah pola aktivitas ekonomi dan transaksi masyarakat. Untuk merespons perkembangan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menyesuaikan strategi administrasi dan pengawasan perpajakan agar sistem perpajakan tetap relevan dengan dinamika ekonomi digital.

PPN PMSE menyumbang porsi terbesar dari total penerimaan tersebut dengan nilai Rp46,36 triliun, disusul Pajak SIPP sebesar Rp6,02 triliun, pajak atas transaksi fintech sebesar Rp5,5 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp2,23 triliun.

“Hingga akhir Oktober 2026, DJP telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Sepanjang Oktober 2026, tidak muncul penunjukan baru maupun perubahan data pemungut PPN PMSE,” sebutnya.

Sebanyak 249 pelaku usaha PMSE dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut memungut dan menyetorkan PPN dengan total Rp46,36 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan PPN PMSE terus mengalir sejak 2020.

Pelaku usaha menyetorkan Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan Rp10,69 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Transaksi aset kripto menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp2,23 triliun hingga Oktober 2026. Jumlah tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,34 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

“Penerimaan pajak kripto mencakup setoran sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, serta Rp341,61 miliar sepanjang Januari–Oktober 2026,” tuturnya.

Baca juga:  Pelindo Regional 4 Santuni 1.150 Anak Yatim di Hari Pelindo 2025

Sektor teknologi finansial atau fintech menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp5,5 triliun hingga 31 Oktober 2026. Penerimaan tersebut mencakup PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,53 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,28 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp3,24 triliun.

Setoran pajak fintech mencapai Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp1,09 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Pajak SIPP membukukan penerimaan sebesar Rp6,02 triliun hingga akhir Oktober 2026. Penerimaan ini meliputi PPh Pasal 22 sebesar Rp453,71 miliar dan PPN sebesar Rp5,57 triliun. Setoran Pajak SIPP mencapai Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, dan Rp1,95 triliun sepanjang Januari–Oktober 2026.

Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa perkembangan ekonomi digital memerlukan ekosistem perpajakan yang adaptif dan berkelanjutan.

“DJP terus memperkuat sistem administrasi dan mekanisme pemungutan pajak agar mampu mengikuti perkembangan model bisnis serta transaksi digital yang semakin beragam,” ujarnya.

Melalui langkah tersebut, DJP berupaya memastikan aktivitas ekonomi digital menyumbang penerimaan negara secara optimal, sekaligus mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil bagi seluruh pelaku usaha.