KUA-PPAS 2027 Disepakati, Banggar DPRD Makassar Soroti Efektivitas Belanja dan Program Prioritas

UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan untuk Tahun Anggaran 2027. Dalam pembahasan tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar menekankan pentingnya efektivitas belanja daerah agar setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kesepakatan awal itu ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027.

Rapat berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Mewakili Banggar DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan bahwa secara prinsip rancangan KUA 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Meski demikian, Banggar memberikan sejumlah catatan penting, terutama menyangkut efektivitas belanja, ketepatan alokasi anggaran, serta optimalisasi program prioritas di setiap perangkat daerah.

Banggar mengingatkan agar penyesuaian anggaran tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Program prioritas yang telah ditetapkan dalam RKPD 2027 dan RPJMD 2025–2029 diharapkan tetap terlaksana secara optimal.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung pembiayaan pada tahun berikutnya.

Banggar menegaskan, penggunaan SiLPA harus dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pemanfaatan anggaran tersebut tidak hanya tercatat dalam dokumen keuangan daerah, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, dukungan anggaran terhadap setiap perangkat daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan penyerapan anggaran serta memperhatikan keberlanjutan program dan kegiatan yang masih berjalan.

Baca juga:  Legislator Ungkap Kronologi Paripurna dan Masuknya Massa

Banggar juga mendorong agar kebijakan pembangunan pada 2027 lebih diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, serta pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

Hasil pembahasan antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan dokumen anggaran sebelum diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Melalui kesepakatan KUA-PPAS tersebut, Pemkot Makassar dan DPRD diharapkan dapat merumuskan kebijakan fiskal 2027 yang lebih terarah, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)