UNGKAPAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) berhasil mendiami peringkat pertama tingkat nasional sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terbaik 2026 pada kategori Kejaksaan Tinggi.
Torehan prestasi membanggakan yang diraih Korps Adhyaksa Sulsel ini diumumkan saat puncak pelaksanaan Workshop Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kejaksaan Republik Indonesia 2026 di Jakarta, pada Rabu 18 November 2026.
Penyerahan cendera mata sebagai bentuk pengakuan prestasi gemilang Kejati Sulsel diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen (Sesjamintel), Sarjono Turin kepada Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi.
Cendera mata penghargaan pada kategori Kejaksaan Tinggi juga turut diberikan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang berada satu tingkat di bawah dari Kejati Sulsel. Kemudian pada peringkat tiga dianugerahi untuk Kejaksaan Tinggi Lampung.
Pada kategori Kejaksaan Negeri, peringkat pertama Kejaksaan Negeri Deli Serdang, peringkat dua Kejaksaan Negeri Langkat, dan peringkat tiga Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni.
Sedangkan kategori cabang kejaksaan negeri (CKN), peringkat pertama CKN Mandailing Natal di Natal, peringkat dua CKN Toba Samosir di Porsea, dan peringkat tiga CKN Deli Serdang di Labuhan Deli.
Kegiatan yang bertajuk Transformasi Pelayanan Publik Kejaksaan yang Profesional, Terintegrasi, Transparan, dan Berorientasi pada Kepuasan Masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pada kejaksaan khususnya jajaran intelijen dan penerangan hukum seluruh Indonesia dalam pelayanan informasi publik, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta komunikasi publik yang responsif dan berintegritas.
Dalam sambutan saat membuka kegiatan, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Reda Manthovani memberikan arahannya mengenai empat fondasi utama pelayanan berkualitas yang wajib diterapkan di seluruh insan Adhyaksa. Pesannya yaitu integritas, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan humanis.
Reda Manthovani juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengimplementasikan keempat fondasi tersebut guna membangun ekosistem layanan terintegrasi.
“Ekosistem ini mencakup optimalisasi PPID, pengaduan terpadu melalui SP4N-LAPOR! dan kanal resmi, konsultasi hukum, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hingga layanan call center Halo Jaksa 150227,” sebutnya.









