UNGKAPAN, MAKASSAR – Satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pada salah satu lembaga jasa keuangan telah resmi ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Tersangka inisial AH ditahan oleh penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel setelah ditemukan bukti kuat berkaitan praktik manipulasi kredit fiktif yang merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi menyampaikan, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi, dan satu orang ahli, termasuk beberapa dokumen berhasil dikumpulkan. Penyidikan perkara ini dimulai sejak 30 September 2026.
Berdasarkan serangkaian pemeriksaan yang telah dilaksanakan, penyidik menemukan minimal dua alat bukti yang sah menjerat AH. Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor: TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 tersebut resmi ditandatangani pada Selasa, 10 November 2026.
“Setelah AH dinyatakan sehat, tim dokter dari Klinik Adhyaksa, langsung menahan tersangka. Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026 selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas 1 Makassar,” ungkap Soetarmi.
Soetarmi kemudian membeberkan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka dalam kapasitasnya selaku kepala unit, dimulai sejak Februari hingga Mei 2026. AH diduga mengajukan dan mencairkan kredit pinjaman fiktif dengan cara memanipulasi serta merekayasa data dan syarat-syarat pengajuan pinjaman.
Dari perbuatan culas tersebut, tersangka berhasil mencairkan enam belas kredit fiktif. Tindakan manipulatif AH mengakibatkan kerugian negara yang cukup fantastis, yakni mencapai Rp2.315.754.000 atau dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah.
“Seluruh proses pengajuan hingga pencairan kredit tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku,” jelasnya.
Lebih lanjut Soetarmi menyampaikan penyidik masih terus mendalami kasus tersebut guna mengembangkan potensi adanya tersangka lain. Ketegasan itu sesuai instruksi Kajati Sulsel yang mengimbau secara tegas kepada seluruh saksi yang dipanggil agar kooperatif saat menjalani pemeriksaan.
“Saksi jangan coba-coba melakukan upaya merintangi penyidikan, menghilangkan atau merusak barang bukti, serta mencoba melakukan lobi-lobi perkara,” tegasnya.
Guna mempercepat pemberkasan dan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, penyidik segera melakukan serangkaian tindakan tegas, meliputi penggeledahan, pemblokiran, serta penelusuran aliran dana (follow the money) dan aset (follow the asset).
Soetarmi juga memastikan jajaran tim penyidik berkomitmen untuk terus bekerja secara profesional dan berintegritas sesuai koridor hukum dengan memegang teguh prinsip Zero KKN.
Atas perbuatannya, Tersangka AH dijerat dengan sangkaan Primer Pasal 603 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.
Sementara sangkaan Subsider menggunakan Pasal 604 jo. Pasal 20 UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001.









