UNGKAPAN, MAKASSAR – Anggota DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar agar segera mengambil langkah strategis serta antisipatif menghadapi potensi musim kemarau panjang.
Desakan tersebut disampaikan untuk memberikan jaminan ketersediaan, produksi, dan distribusi air bersih bagi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah rawan kekeringan. Pemetaan menyeluruh juga penting dilakukan dengan melihat jumlah populasi dari setiap wilayah dengan ketersediaan air baku.
“Yang perlu diantisipasi bagaimana kemudian menghitung jumlah populasi di setiap wilayah, kemudian berapa air baku yang kita miliki. Apakah dengan jumlah air baku yang didapatkan pemerintah kota dari hitungan-hitungan yang ada itu bisa meng-cover jumlah populasi masyarakat,” kata Ray sapaan akrabnya, Selasa (15/09/2026).
Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, jika hasil perhitungan menunjukkan ketersediaan air baku tidak sebanding dengan kebutuhan warga, pemerintah tidak boleh menunggu hingga krisis terjadi. Berbagai sumber air alternatif harus segera disiapkan dari sekarang.
Sebagai salah satu solusi alternatif menghadapi kekeringan, Ray mendorong penambahan pembangunan sumur dalam di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Program ini dinilai dapat dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar maupun melibatkan instansi terkait lainnya.
Selain itu, pihak swasta juga diajak mengambil bagian melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Selain ancaman musim kemarau, Ray turut menyoroti maraknya pertumbuhan kawasan permukiman baru atau cluster perumahan di Makassar. Lonjakan kawasan baru ini secara otomatis memicu penambahan kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan air bersih, sehingga memberikan tekanan tambahan pada kapasitas air baku.
Kata dia, ketersediaan air baku dari tahun ke tahun cenderung tetap, sementara jumlah penduduk dan pelanggan baru terus bertambah.
“Oleh karena itu, PDAM Makassar melakukan evaluasi dan perhitungan berkala guna menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan kapasitas produksi air,” tambahnya.
Dalam menghadapi potensi krisis air bersih, Pemkot Makassar juga diminta untuk tidak membebankan penanganan ini semata-mata kepada PDAM. Diperlukan sinergi lintas sektor dan keterlibatan aktif dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jangan sampai baru bergerak ketika masyarakat sudah kesulitan mendapatkan air. Antisipasi harus dilakukan dari sekarang dengan melihat data jumlah penduduk, kebutuhan air dan potensi sumber air yang bisa dikembangkan,” tegasnya.
