UNGKAPAN, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menjadi salah satu narasumber utama dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta.
Agenda strategis ini turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulsel dan menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi di tingkat lokal.
Dalam pemaparannya, Andi Sudirman menegaskan bahwa kunci utama menjalankan pemerintahan yang bersih dan efektif terletak pada perencanaan yang matang. Ia mengutip pepatah populer sebagai pengingat pentingnya langkah awal dalam tata kelola pemerintahan.
“Salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi pemerintahan adalah perencanaan yang matang. Seperti kata pepatah, if you fail to plan, you are planning to fail,” ujarnya, Kamis (15/5/2025)
Gubernur juga menyampaikan berbagai strategi antikorupsi yang telah diterapkan oleh Pemprov Sulsel melalui delapan area intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Strategi ini mencakup digitalisasi pelayanan publik, peningkatan efisiensi, serta penguatan tata kelola birokrasi.
Transformasi digital menjadi salah satu poin unggulan. Mulai dari sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, penerapan program smart school di sektor pendidikan, hingga layanan kesehatan bergerak yang menjangkau masyarakat terpencil—semuanya dirancang untuk mempersempit celah korupsi sekaligus mempercepat layanan.
Di bidang kepegawaian, Pemprov Sulsel menerapkan sistem smart office yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja secara fleksibel melalui skema work from anywhere. Kebijakan ini sekaligus menekan belanja pegawai hingga di bawah 30 persen dari total anggaran.
“Prinsip kami sederhana: fokus pada program yang benar-benar menyentuh masyarakat. Kolaborasi, konsistensi, dan optimalisasi pendapatan menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang berintegritas,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan apresiasinya kepada KPK atas pelaksanaan program Pendampingan Keluarga. Menurutnya, program ini berhasil mendorong nilai-nilai antikorupsi hingga ke tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.
“Saya sampaikan langsung kepada para kepala daerah hari ini, program Pendampingan Keluarga KPK benar-benar jempol. Ini langkah konkret untuk menanamkan integritas sejak dini di tingkat akar rumput,” tuturnya.
Apresiasi atas pemaparan Gubernur Sulsel juga datang dari Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto. Ia menilai pendekatan yang dilakukan Andi Sudirman bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya.
“Saya jujur mengapresiasi gagasan dan pola pikir Bapak Gubernur. Ini bukti bahwa perencanaan yang baik mencerminkan integritas seorang pemimpin. Menjaga agar anggaran tidak berlebihan dan mengelola pemerintahan secara efisien itu sangat penting,” ujar Edi.
Ia menutup pernyataannya dengan sebuah analogi:
“Ibarat tangan, kualitas pemimpin terlihat dari bagaimana ia merancang dan mengatur langkah. Tidak berlebihan, tapi tepat sasaran dan penuh tanggung jawab.”
Dengan pendekatan yang konsisten dan inovatif, Pemprov Sulsel menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tak hanya soal pengawasan, tapi juga menyangkut reformasi tata kelola secara menyeluruh. (*)
