UNGKAPAN, MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar konferensi pers Kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, pada Rabu (23/09/2026).
Berdasarkan data per 31 Agustus 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memperlihatkan kinerja secara konsisten menjaga aktivitas ekonomi daerah, mendorong pembangunan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Stabilitas perekonomian regional tercermin dari pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada Triwulan II 2026 yang tetap terjaga di angka 5,59 persen, berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,29 persen.
Selain itu, neraca perdagangan mencatatkan surplus senilai US$ 72,07 Juta pada Agustus 2026, sementara tingkat inflasi terkendali dengan baik di level 0,14% (m-to-m), 2,86% (y-on-y), dan 2,51% (y-to-d).
Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian, Kanwil DJP Sulselbartra, Agung Pranoto Eko Putro menyebutkan, secara keseluruhan, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan hingga 31 Agustus 2026 telah mencapai Rp36,34 Triliun, atau tumbuh 11,24 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
“Adapun penerimaan pajak yang terealisasi Rp6,82 triliun (52,18 persen dari target), yang mencakup PPh sebesar Rp3,29 triliun, PPN dan PPnBM Rp3,53 triliun, PBB Rp24,56 miliar, serta Pajak Lainnya sebesar Rp-32,74 miliar,” jelas Agung Pranoto Eko Putro.
Untuk kepabeanan dan cukai, mencapai Rp163,56 miliar (43,80 persen dari target), terdiri atas Bea Masuk Rp96,55 miliar, Bea Keluar Rp23,17 miliar, dan Cukai Rp43,84 miliar.
Pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang terkumpul Rp2,83 triliun (76,43 persen dari target), bersumber dari PNBP BLU sebesar Rp1,89 triliun dan PNBP Lainnya Rp948,09 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp15,88 triliun (59,18 pagu dari pagu), yang mencakup belanja pegawai (Rp8,46 triliun), belanja barang (Rp5,01 triliun), belanja modal (Rp2,39 triliun), dan belanja bantuan sosial (Rp17,73 miliar).
“Sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp20,46 triliun (72,57 persen dari pagu) yang distribusinya berjalan merata di seluruh kabupaten/kota, mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, DAK Nonfisik, hingga Dana Desa,” sambungnya.
Sedangkan pada Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan secara optimal untuk berbagai fungsi strategis, seperti Pelayanan Umum (Rp21,08 triliun), Pendidikan (Rp5,06 triliun), Ketertiban & Keamanan (Rp2,99 triliun), Pertahanan (Rp2,40 triliun), Ekonomi (Rp2,33 triliun), hingga Kesehatan (Rp1,28 triliun).
Dampak pelaksanaan anggaran ini dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Selatan melalui berbagai program prioritas, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis: Tersalurkan kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Penguatan Sektor Riil & Koperasi Mendukung sebanyak 3.074 Koperasi Merah Putih ber-NPWP dengan total transaksi mencapai Rp9,69 miliar, Pendidikan & Infrastruktur Realisasi 16 Sekolah Rakyat dengan 1,750 siswa serta pembangunan lanjutan 9 Sekolah Rakyat baru.
Ketahanan Pangan, mendukung produksi padi hingga 5.466.592 ton di atas lahan seluas 1.041.701 hektare, Pembiayaan UMKM & Perumahan: Penyaluran KUR sebesar Rp12,96 triliun bagi 181.912 debitur serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 11,111 unit rumah senilai Rp1,39 triliun.
