UNGKAPAN, MAKASSAR – Semangat dan kekompakan yang melekat pada Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga Laskar Pelangi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Makassar dalam menciptakan kebersihan, mendapat apresiasi dari Pjs Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis.
Apalagi, melestarikan kebersihan dan keindahan lingkungan lewat Program Sabtu Bersih merupakan program Andi Arwin Azis selama menjabat sebagai Pjs Wali Kota Makassar sekitar dua bulan.
“Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh jajaran Pemkot Makassar yang berpartisipasi aktif merespon apa yang menjadi prioritas saya selama menjabat,” kata Arwin di apel pagi di Kantor Balaikota Makassar, pada Senin (07/10/2024).
Tidak hanya itu, Arwin Azis juga mengapresiasi kegiatan Salat Subuh Berjemaah dengan banyaknya jemaah dari OPD dan masyarakat juga tokoh masyarakat hadir.
Adapun Sabtu Bersih yang sukses dilaksanakan Pemkot Makassar bersama masyarakat bertujuan untuk mengantisipasi datangnya musim hujan juga menyambut penilaian Adipura.
Diharapkan dengan program bersih lingkungan itu, aliran kanal dan drainase menjadi normal dan bebas dari sumbatan-sumbatan. Bebas dari sedimen yang menimbulkan genangan bahkan banjir.
Hasilnya, lanjut Arwin, respons masyarakat sangat antusias dan berterimakasih atas gerakan bersih-bersih ini. Selanjutnya ialah acara olahraga bersama tiap pekan.
Dia melihat antusiasme semua perangkat daerah cukup maksimal dalam menerapkan pola hidup sehat ini. Olehnya dia mengarahkan agar para para OPD tetap mempertahankan aktivitas positif itu.
Termasuk mengajak semua terlibat dalam program jalan sehat yang diselenggarakan Pemprov Sulsel dalam rangka hari jadinya.
“Pemprov Sulsel akan menyelenggarakan jalan sehat dalam rangka hari Jadi Sulsel di Monumen Mandala maka saya undang jajaran pemerintah dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi,” sebutnya.
Dia juga berharap seluruh jajaran OPD mempersiapkan dan melakukan percepatan serapan anggaran perubahan. Jangan sampai terlalu lama pada administrasi sehingga serapan anggaran terganggu yang dikhawatirkan pelayanan publik juga terganggu.
Dia menambahkan, masing-masing perangkat daerah menyajikan dokumen yang rapi, lengkap, tertib yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyambut entry meeting BPK. Hal itu untuk memudahkan kerja Inspektorat dan BPK agar tidak terlalu berat.
Di samping memperhatikan tindak lanjut temuan dari BPK sebelumnya. Dengan begitu, kata dia, diharapkan Pemkot Makassar tetap mempertahankan Opini WTP. (**)
