UNGKAPAN, MAKASSAR – Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berlangsung di Jakarta Convention Center, Senin (08/07/2024).
Penyampaian laporan hasil pemeriksaan keuangan yang mengusung tema Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045 dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri dan Kabinet Indonesia Maju dan seluruh kepala daerah mulai gubernur, bupati dan wali kota, termasuk di antaranya Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Dalam kesempatannya itu, Presiden Jokowi menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalitasnya dalam fungsi pemeriksaan.
“Saya juga ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat WTP dalam Laporan Keuangan Pemerintah tahun ini,” kata Presiden Jokowi mengapresiasi dalam sambutannya.
Meski begitu, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa predikat WTP bukan sebuah prestasi melainkan kewajiban pemerintah pusat dan daerah di dalam mengelola APBN dan juga APBD.
“Ini adalah kewajiban menjalankan APBN/APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggung jawabkan secara baik pula,” tuturnya.
Di hadapan seluruh menteri dan kepala daerah, Presiden Jokowi menjelaskan tentang kondisi global yang sedang bergejolak. Menurutnya, ekonomi global tumbuh melambat yang tahun ini diperkirakan 3,2 persen.
“Alhamdulillah ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5 persen. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini ekonomi kita tumbuh 5,11 persen, inflasi kita tetap terjaga,” ungkapnya.
Dia menambahkan, kondisi ini dipengaruhi Bank Indonesia bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) rutin bertemu dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.
Selain itu, juga pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik. Sehingga kondisi ini menjadi modal dasar di dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Meski begitu, Presiden Jokowi tetap mendorong jajarannya agar lincah, cepat, dan taktis untuk bisa kompetitif dengan negara lain.
“Kita harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang” tuturnya.
Dikatahui, Makassar di bawah kepemimpinan Moh Ramdhan Pomanto berhasil mengembalikan dan mempertahankan predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut selama periode kedua.
Dimulai WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023. Di mana sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar hanya meraih WDP atas LKPD TA 2020.
Sejalan dengan penjelasan Presiden Jokowi, Danny panggilan akrab Wali Kota Makassar mengatakan ekonomi Kota Makassar tumbuh positif di tengah tantangan global.
“Di angka 5,31 persen di tahun 2023, yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Nasional 5,05 persen dan Sulsel 4,51 persen,” sebutnya. (**)
