UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan menghadirkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan, berlangsung di gedung Balai Kota Makassar, Kamis (20/08/2026).
Rapat monev yang membahas program dan kegiatan pemerintah kota dipimpin langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Hadir para pimpinan SKPD dan camat se-Makassar.
Dalam rapat itu, Appi sapaan akrab Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa realisasi capaian serapan anggaran untuk triwulan II anggaran 2026 belum memuaskan. Karena itu, seluruh pimpinan SKPD diminta agar segera mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah.
Appi meminta seluruh pimpinan SKPD tidak menjadikan pola kerja tahun-tahun sebelumnya sebagai alasan untuk mempertahankan ritme serapan anggaran yang sama. Realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran nantinya.
“Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda,” tegas Munafri.
Menurutnya, jika pola pelaksanaan anggaran masih menggunakan cara yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, maka hasil yang dicapai juga berpotensi tidak mengalami perubahan signifikan.
“Kalau tahun lalu cara yang kita lakukan dengan capaian cuma di angka 85 persen, kalau masih begitu terus, ya tahun ini harus meningkat,” imbuh Appi.
Orang nomor satu Kota Makassar itu, bahkan mengingatkan, idealnya memasuki Agustus, capaian serapan anggaran pemerintah kota sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen, namun faktanya masih di kisaran 40,96 persen.
Appi menekankan, percepatan serapan anggaran bukan semata-mata untuk mengejar angka dalam laporan administrasi.
Lebih jauh, anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar di tengah masyarakat dan menghasilkan manfaat langsung.
“Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat,” katanya.
Pemkot Makassar, lanjut Appi, nantinya juga akan mengukur seberapa besar belanja yang dikeluarkan pemerintah dibandingkan dengan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
“Harus jelas, seberapa besar pengeluaran uang yang dibelanjakan dan manfaat langsung yang didapatkan oleh masyarakat secara utuh. Ini akan kita bahas,” jelasnya.
Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Appi itu mengidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi penyebab rendahnya realisasi belanja pemerintah daerah.
Pertama, faktor perencanaan. Ia menilai masih terdapat perencanaan yang terlalu optimistis, kegiatan yang belum benar-benar siap dilaksanakan, hingga target yang tidak realistis.
Dampaknya, kegiatan akhirnya tertunda dan pelaksanaan anggaran menumpuk pada akhir tahun.
Karena itu, Munafri meminta kepala OPD tidak menyerahkan sepenuhnya urusan perencanaan kepada jajaran perencana.
Menurutnya, kepala OPD harus memahami secara utuh alasan sebuah program dianggarkan, besaran anggarannya, proses pelaksanaannya hingga target yang ingin dicapai.
“Jangan anggaran yang besar ini di-drive oleh kepala perencanaannya saja, kemudian kepala dinas tinggal menunggu di ujung-ujung tanda tangan kalau tidak tahu apa yang ditanda tangan, apa yang harus jalan,” tegasnya.
Kedua, faktor pengadaan. Menurut Appi, keterlambatan juga dapat terjadi karena dokumen belum siap, proses tender atau seleksi terlambat, desain belum tuntas, hingga adanya kebutuhan dan kendala lapangan.
Kondisi tersebut kemudian berdampak pada tertundanya belanja modal maupun pengadaan barang dan jasa.
Ketiga, pelaksanaan kegiatan. Munafri mengingatkan agar setiap kegiatan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Perubahan desain, kebutuhan tambahan dan kendala lapangan harus sudah diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Ia menilai manajemen risiko dan mitigasi harus menjadi bagian penting dalam setiap perencanaan.
“Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu,” tuturnya.
“Apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim hujan, seperti apa pekerjaan ini kalau sudah berhadapan dengan musim kemarau,” tambah Appi.
Keempat, persoalan administrasi. Appi menyoroti pentingnya memastikan administrasi pada tahap awal, proses pelaksanaan hingga pertanggungjawaban akhir saling terkoneksi.
Kelima, cash flow atau arus pembayaran. Menurut politisi Golkar itu, penjadwalan pembayaran harus disesuaikan dengan progres pekerjaan.
Jangan sampai pembayaran justru dikejar pada penghujung tahun karena sejak awal tidak direncanakan dengan baik.
“Kalau sudah selesai panggil pihak ketiganya, ambil termin supaya progresnya cepat dikontrol, lagi-lagi kembali ke fungsi-fungsi pengawasannya juga harus berjalan,” katanya.
Keenam, faktor sumber daya manusia dan manajemen. Appi menyerukan Pejabat pelaksana yang kurang responsif serta terlalu seringnya terjadi pergantian PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berpotensi mengganggu kesinambungan pekerjaan.
Munafri meminta setiap pejabat yang mendapat amanah memahami betul tugas dan tanggung jawabnya.
“Proses menjadi pejabat struktural, khususnya kepala OPD, memang membutuhkan pengalaman, pendidikan dan proses panjang karena tanggung jawab yang diemban sangat besar,” ungkapnya.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah mengelola anggaran sekaligus memberikan pelayanan kepada sekitar 1,4 juta penduduk Makassar.
Karena itu, setiap kesalahan dalam pengelolaan anggaran memiliki risiko besar, terlebih seluruh proses penyelenggaraan keuangan daerah berada dalam pengawasan negara.
Appi juga meminta OPD mulai mampu membaca forecast atau proyeksi kondisi yang akan dihadapi masyarakat.
Menurutnya, anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang benar-benar muncul di lapangan.
Dia mencontohkan kondisi kekeringan yang tengah terjadi. Dalam situasi tersebut, pemerintah seharusnya memperkuat penyediaan sarana air bersih.
Ia menekankan konsep kota tangguh atau resilient city harus diwujudkan melalui kemampuan pemerintah membaca potensi persoalan sejak awal dan menyiapkan intervensi sebelum dampaknya semakin besar.
Dalam evaluasi tersebut, Munafri juga meminta jajaran OPD tidak menyamakan rendahnya serapan anggaran dengan rendahnya kinerja.
Dia memperkenalkan pendekatan matriks yang mempertemukan dua indikator utama, yakni realisasi keuangan dan realisasi fisik.
Menurutnya, kondisi ideal adalah ketika serapan keuangan tinggi dan realisasi fisik juga tinggi.
Sementara itu, apabila serapan keuangan tinggi tetapi realisasi fisik rendah, maka kondisi tersebut harus dicermati lebih lanjut, terutama dari sisi pembayaran, administrasi dan cash flow.
Sebaliknya, apabila realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah, Munafri menyebutnya sebagai kondisi yang harus mendapat perhatian lebih tajam.
“Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag,” tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut dia, harus memastikan tidak terjadi pembayaran yang mendahului progres pekerjaan.
Adapun kondisi paling buruk adalah ketika realisasi fisik dan serapan keuangan sama-sama rendah.
“Artinya tidak ada kegiatan, tidak ada yang bisa dibikin,” sebut Ketua IKA FH Unhas itu.
Karena itu, Munafri meminta seluruh kepala OPD menjadikan evaluasi tersebut sebagai momentum terakhir untuk memperbaiki pola kerja.
“Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik,” bebernya.
Ia menegaskan, target serapan anggaran sekitar 95 persen pada akhir tahun harus dibarengi dengan kualitas belanja dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari berapa besar anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi sejauh mana setiap rupiah anggaran mampu menghasilkan program, pelayanan dan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga Makassar,” tutup Appi. (ADV)
