UNGKAPAN, MAKASSAR – Indeks Digitalisasi Sistem Pemerintahan dari Kota Makassar terus menunjukkan nilai positif. Kondisi ini pun semakin mendorong Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk terus-menerus menyempurnakan infrastruktur digital yang ada.
Hal tersebut diketahui dalam Rapat Koordinasi Implementasi Kebijakan Menpan-RB dengan tema Kelembagaan yang Agile melalui Digitalisasi Pemerintahan oleh Kemenpan RB yang berlangsung di Makassar pada Senin, (26/08/2024).
“Dapat kita lihat bahwa nilai RB dari Makassar ialah BB sedikit lagi A. Nilai SAKIP, B juga nilai SPBE yang Baik,” kata Danny sapaan akrab Moh Ramdhan Pomanto usai menghadiri rapat.
Dalam rakor yang dihadiri Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas itu, Danny mengaku apa yang disampaikan menteri perihal digitalisasi pemerintahan itu sangat strategis.
Apalagi dirinya pernah menjabat sebagai kepala daerah sehingga tahu sekali bagaimana birokrasi yang terlalu panjang dan memakan waktu.
Disadarinya, banyak hal-hal yang juga tidak sempurna dan benar-benar perlu untuk dibenahi, seperti platform pusat slow respon yang justru dengan 112 milik Pemkot Makassar responnya lebih cepat.
“Pemkot Makassar tentu menyempurnakan itu terutama dalam SPBE kita. Termasuk Tanda Tangan Elektronik atau TTE,” sebutnya.
Sementara itu, Menpan-RB Azwar Anas menyampaikan bahwa ada tiga hal penting yang digarisbawahi dari rakor itu. Pertama, soal penyederhanaan menyederhanakan struktur dan jabatan.
Kemudian yang kedua, soal sistem kerja dan ketiga perihal integrasi dan interoperabalitas digitalisasi sistem pemerintahan.
Mengenai struktur itu penting agar dalam proses bisnisnya lebih efisien karena semuanya digital, karena dari situ jabatan dan struktur terpangkas.
Selanjutnya tentu tentang sistem kerja yang mana melakukan percepatan tata kelola melalui transfornasi digital. Termasuk integrasi sistem terutama di Indonesia Timur menggunakan pendekatan khusus indeks SPBE.
Seperti tidak adanya aplikasi baru lagi sehingga tidak ada tumpang tindih sebagaimana arahan presiden.
“Ujungnya ialah mewujudkan birokasi yang bisa dirasakan rakyat,” ucap Azwar. (**)
