UNGKAPAN, MAKASSAR – Kesehatan adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan. Oleh karenanya itu, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung layanan kesehatan masyarakat.
Komentem pemerintah kota di dalam mendukung layanan kesehatan masyarakat ditunjukkan melalui rapat koordinasi dengan membahas pemadanan data antara Pemerintah Kota Makassar dengan BPJS Kesehatan.
Rapat koordinasi ini dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Firman Hamid Pagarra, bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Makassar, Muhammad Aras di Ruang Rapat Kantor Balai Kota pada Senin (13/05/2024).
Pertemuan ini dilakukan agar semua peserta BPJS yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan (JK) dan PBPU Pemda bisa tepat sasaran.
Seperti yang disampaikan oleh Firman panggilan akrab Firman Hamid Pagarra, tertib data yang dibutuhkan agar tercipta sinkronisasi pihak Pemkot Makassar dengan BPJS Kesehatan.
Melalui forum ini juga para pemangku utama seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, DPPKB, dan Dinas Ketenagakerjaan maupun Dinas Kesehatan agar fokus untuk mendata kepesertaan dan menyinkronkannya dengan data yang dimiliki pihak BPJS.
“Saya tekankan kepada OPD terkait untuk melakukan penertiban data dan sinkronisasi secara real time. Nanti kordinasi dengan Diskominfo. Karena tertib data adalah solusi bagi warga kurang mampu untuk mengantungi BPJS Kesehatan tepat sasaran,” ujar Firman.
Sementara hasil pemantauan dan evaluasi kepesertaan PBI JK terpantau masih terus dilakukan pendataan secara rutin.
“Harus rutin karena kita tidak tahu nanti banyak permintaan warga miskin dan tidak mampu untuk didaftarkan sebagai peserta PBI JK dan PBPU Pemda. Dari itu jita bisa mencermati data yang ada,” tambahnya.
Sementara, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Makassar Muhammad Aras menyampaikan, untuk kepesertaan di Kota Makassar sendiri sudah mencakup 99,45 persen atau sudah mencapai 1.458.190 jiwa.
Adapun untuk jumlah data kepesertaan PBI JK 360.824 jiwa dan PBPU Pemda sebanyak 201.309 jiwa.
“Bisa dilihat komitmen Pemerintah Kota Makassar sangat mendukung dalam pelaksanaan pemadanan data dan penambahan kepesertaan lewat data tersebut,” sebutnya.
Tak hanya itu, Pemkot Makassar juga disebut saat ini terus menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan yang mendukung pelaksanaan program JKN.
Seperti dengan menyiapkan anggaran dalam pembiayaan iuran baik yang dibiayai melalui pegawai yang bekerja di lingkup pemerintahan ataupun masyarakat yang dibiayai pemerintah.
“Kami setiap bulan itu melakukan konsolidasi data bersama sama dengan Dinas Sosial, Dukcapil dan Dinas kesehatannya untuk memastikan data itu sinkron atau dengan valid dengan data dukcapil data yang didaftarkan ke pemerintah daerah. Itu merupakan data-data yang sudah divalidasi melalui data di capil,” tambahnya.
Karenanya dia berharap sinkronisasi data atau tertib data ini dapat membantu pihak Pemkot dan BPJS dalam pengembangan kepesertaan masyarakat. (**)
