UNGKAPAN – Polemik kontrak kerja sama RANS Entertainment dengan anggaran senilai Rp14,69 miliar untuk jasa endorse di dua kementerian periode 2024 – 2026, mendorong Raffi Ahmad untuk membuka suara.
Dalam video yang ditayangkan melalui akun Instagram @raffinagita1717, Raffi menyampaikan klarifikasinya dan meminta maaf, tanpa bermaksud melakukan pembelaan. Semua sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjawab keresahan publik di tengah situasi saat ini.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” sebut Raffi dalam video unggahan akun @raffinagita1717, Senin (16/11/2026).
Raffi menyebutkan, ia bersama Ariel, Desta, dan Gading, yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama bagi terdampak bencana.
“Dana ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, dan juga bantuan lainnya. Bentuk pelaksanaan akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait,” katanya.
Saat ini lanjut Raffi, penyaluran bantuan difokuskan di dua wilayah yaitu, Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan bantuannya juga disalurkan ke daerah lain yang membutuhkan.
Dia juga menekankan bahwa dana tersebut sama sekali tidak memotong honor kru The Dudas Minus One, para pekerja, UMKM Lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama berlangsung.
“Karena mereka sudah bekerja dengan sangat baik dan profesional. Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya, semua honor yang diterima oleh sahabat saya, Ariel, Gading dan Desta dari kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” jelasnya.
Lebih jauh Raffi juga menyampaikan bahwa mengenai transparansi dan akuntabilitas, dirinya tetap terbuka untuk pemeriksaan Inspektorat, atau BPK. Jika nanti terdapat temuan, dirinya siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan.
Di 2024 lalu, Raffi Ahmad mengaku sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pekerjaannya sebagai pekerja seni termasuk dalam menerika endorsement dan kerja sama lainnya.
“Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Namun saya menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan saya ini harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan saya,” ucapnya.
Sebelumnya yang telah diketahui bersama, melalui siaran pers yang dipublikasikan Senin (09/11/2026), Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti alokasi anggaran Rp14,69 miliar dari dua kementerian ke perusahaan diduga milik Raffi Ahmad, PT Rans Animasi Indonesia, sepanjang 2024-2026.
Temuan ICW didapat dari data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam informasi itu juga diinformasikan Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026 pada perusahaan milik Raffi Ahmad yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Indonesia Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.









