UNGKAPAN, MAKASSAR — Pengawasan terhadap program pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Hal itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan X Tahun Anggaran 2026 yang melibatkan Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Kegiatan tersebut digelar Sabtu, 3 Oktober 2026, di Hotel Dalton, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 16, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Forum ini menjadi ruang untuk membahas sejumlah persoalan sekaligus arah penguatan kebijakan pendidikan di Kota Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, dr. Yulius Patandianan menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah dirancang dan dianggarkan dapat dilaksanakan secara tepat serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Makassar, Kurniati, S.STP, memaparkan sejumlah target program pendidikan yang diharapkan dapat diwujudkan sepanjang 2026.
Salah satu fokusnya adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Menurut Kurniati, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak dan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Pendidikan.
Sinergi lintas sektor dinilai penting agar program pendidikan mampu berjalan secara optimal dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Selain kualitas layanan, aspek dukungan anggaran turut menjadi perhatian dalam pembahasan.
Ketersediaan anggaran yang memadai dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan berbagai program strategis Dinas Pendidikan dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti persoalan daya tampung sekolah, khususnya jenjang SMP. Tenaga Ahli Pemkot Makassar sekaligus Konsultan, Hasanuddin Leo, SE., M.Si., Ak., membahas skema kerja sama dengan sekolah menengah pertama (SMP) swasta dalam mendukung pelaksanaan SPMB Tahun 2026.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memberikan alternatif bagi peserta didik yang belum tertampung di SMP negeri. Dengan melibatkan sekolah swasta, kapasitas penerimaan peserta didik diharapkan dapat diperluas sehingga semakin banyak anak di Kota Makassar memperoleh akses terhadap pendidikan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang semakin besar.
Kegiatan yang dimoderatori St. Nurhayati, SE, itu mempertemukan berbagai perspektif, mulai dari legislatif, pemerintah daerah hingga tenaga ahli. Pembahasan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan, anggaran, kualitas layanan, serta pemerataan akses pendidikan.
Di penghujung kegiatan, peserta diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan dan tanggapan. Sesi tersebut berlangsung sebagai ruang dialog untuk menggali lebih jauh berbagai kebijakan dan program pendidikan yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar pada Tahun Anggaran 2026.
Melalui forum pengawasan tersebut, berbagai masukan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam memperkuat penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar agar semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
