UNGKPAN, MEDAN – Menjelang pelaksanaan Kongres Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) 2026, sebanyak 24 Pengurus Daerah (PD) IAI dari berbagai provinsi mendeklarasikan dukungan kepada apt. Lilik Yusuf Indrajaya, SE, S.Si., MBA., FACP sebagai calon Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) IAI periode 2026–2030.
Deklarasi dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan konsolidasi yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara, Selasa (4/8/2026), sehari sebelum agenda pemilihan Ketua Umum pada Kongres IAI yang dijadwalkan berlangsung pada 4–5 Agustus 2026 di Hotel Aryaduta Medan.
Berdasarkan keterangan yang diterima media, para Ketua Pengurus Daerah yang hadir menyatakan dukungan secara aklamasi kepada Lilik Yusuf Indrajaya. Dukungan tersebut kemudian dituangkan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh para ketua pengurus daerah yang mengikuti pertemuan.
Pertemuan konsolidasi itu disebut sebagai bagian dari upaya menyatukan sikap menjelang kongres sekaligus memperkuat soliditas organisasi dalam menghadapi proses pemilihan kepemimpinan baru di tubuh Ikatan Apoteker Indonesia.
Dalam pernyataannya, para pengurus daerah berharap kepemimpinan IAI periode 2026–2030 mampu membawa organisasi profesi apoteker menjadi semakin maju, profesional, serta adaptif terhadap perkembangan dunia kefarmasian, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Selain menyampaikan dukungan kepada salah satu bakal calon ketua umum, para peserta konsolidasi juga menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Kongres IAI agar berlangsung secara demokratis, transparan, dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu memberikan manfaat bagi kemajuan profesi apoteker serta pelayanan kefarmasian di Indonesia.
Kongres IAI 2026 di Medan menjadi agenda lima tahunan organisasi yang akan menentukan kepengurusan dan arah kebijakan Ikatan Apoteker Indonesia untuk periode 2026–2030.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari kandidat lain maupun panitia Kongres IAI terkait deklarasi dukungan tersebut. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari berbagai pihak untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.(*)
