UNGKAPAN, PALOPO – Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Palopo mengalami penurunan kasus stunting secara signifikan. Pencapaian ini pun berkat upaya kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, TNI, Polri, dan pihak swasta.
Saat ini, Kota Palopo menduduki peringkat keenam prevalensi stunting di Sulawesi Selatan menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).
Kabupaten yang memimpin adalah Kabupaten Barru, dengan tingkat prevalensi sebesar 14,1 persen, disusul oleh Makassar 18,4 persen, Pinrang 20,9 persen, Bantaeng 22,1 persen, Luwu Timur 22,6 persen, dan Kota Palopo sendiri 23,8 persen. Adapun Kabupaten Luwu Utara yang sempat mendapatkan pengakuan atas upaya penurunan stunting berada di peringkat ke-17 Sulawesi Selatan.
Penurunan kasus stunting di Palopo terlihat melalui data dari dua sumber yaitu, Survei Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan SSGI.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Palopo, Samsil mengatakan, berdasarkan EPPGBM, terdapat 357 kasus stunting di Palopo pada tahun 2021, menurun menjadi 344 pada tahun 2022, dan pada September 2023 jumlahnya mencapai 228.
“Sementara data SSGI menunjukkan penurunan dari 28,5 persen pada 2021 menjadi 23,8 persen pada 2022. Data 2023 saat ini dikumpulkan melalui Survei Kesehatan Indonesia atau SKI,” jelasnya.
Lebih jauh lagi, Samsil menyebutkan, penurunan kasus stunting cukup signifikan meski mengingat anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi stunting relatif minim.
“Anggarannya cukup minim, tapi hasilnya kita mampu mengurangi angka stunting di kota Palopo. Khusunya di era bapak Haji Farid Kasim Judas,” jelas Samsil.
Walau pun anggaran yang minim, namun ada tujuh kegiatan prioritas yang dilakukan pihaknya selama ini dalam menurunkan angka stunting di Kota Palopo. Kegiatan pertama berupa pendataan melalui aplikasi bernama Inzting (Ikhtiar Zero Stunting) yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ini memfasilitasi pelacakan kasus stunting secara efektif.
Kedua berfokus pada pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Sejak tahun 2021, Kota Palopo telah membentuk 429 tim yang tersebar di seluruh kelurahan.
“Tim-tim ini memberikan dukungan kepada kelompok sasaran, antara lain calon pasangan, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu nifas, dan balita,” sambungnya.
Untuk program ketiga adalah penyediaan makanan tambahan, termasuk makanan siap saji dan paket sembako. Dukungan ini juga diberikan kepada ibu hamil, dengan menekankan pentingnya pencegahan.
Program keempat menggunakan pendekatan konvergensi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah daerah (OPD).
“Rapat koordinasi dengan OPD yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan stunting dilakukan. Misalnya, Dinas Pertanian mencari cara untuk mengoptimalkan budidaya sayuran kepada masyarakat, sementara Dinas Perikanan berfokus pada peningkatan konsumsi ikan, Dinas Sosial mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meningkatkan sanitasi untuk mendukung gaya hidup sehat,” katanya.
Tidak sampai di situ saja, melalui program kelima yang meliputi lokakarya mini lokal yang diadakan di setiap lingkungan, dihadiri oleh tokoh masyarakat, anggota TNI (Babinsa), anggota kepolisian (Bhabinkamtibmas), organisasi perempuan (Darmawanita), Tim Pendukung Keluarga (TPK) dan Kader KB.
Lokakarya ini memfasilitasi diskusi tentang isu-isu terkait stunting dan mencari solusi praktis berdasarkan observasi lapangan.
Ada juga kegiatan audit kasus stunting, dimana faktor risiko penyebab stunting diidentifikasi. Pendekatan komprehensif ini melibatkan para ahli di bidang kesehatan, gizi, sanitasi, dan panel yang terdiri dari empat dokter spesialis: dokter spesialis kebidanan, ahli gizi, dokter anak, dan psikolog.
“Mereka berkontribusi dengan merekomendasikan tindakan lebih lanjut berdasarkan kasus-kasus yang teridentifikasi,” imbuhnya.
Terakhir kata Samsil, fokus dukungan pembentukan ‘Bapak dan Bunda Asuh’.
“Mereka ini sudah empat kali berkunjung ke lapangan, memberikan makanan tambahan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain TNI, Polri, OPD, dan swasta, untuk mendampingi 228 anak stunting,” pungkasnya.
