UNGKAPAN, Makassar — Widyawati resmi meraih gelar doktor di bidang Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) setelah sukses mempertahankan disertasinya yang mengangkat isu tata kelola pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jeneponto.
Penelitian tersebut menjadi perhatian karena menyoroti persoalan mendasar dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah.
Dalam sidang promosi doktor yang berlangsung di FISIP Unhas, Rabu (20/5).
Widyawati memaparkan bahwa persoalan pengentasan kemiskinan ekstrem di Jeneponto tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan program, tetapi juga menyangkut praktik tata kelola pemerintahan yang belum berjalan secara terintegrasi.
Menurut Widyawati, pengentasan kemiskinan ekstrem di Jeneponto lebih tepat dipahami sebagai persoalan governance-in-practice, yakni lemahnya kapasitas kelembagaan daerah dalam menginternalisasi mandat kebijakan ke dalam sistem kerja lintas sektor, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengendalian program.
“Integrasi kerja antarsektor sebenarnya sudah diupayakan, tetapi dalam praktiknya belum berjalan konsisten. Yang terjadi sering kali hanya penyesuaian administratif tanpa penyelarasan tindakan secara substantif,” ujar Widyawati.
Penelitian tersebut menggunakan pendekatan integrative governance sebagai kerangka analisis utama. Melalui pendekatan itu, Widyawati menemukan bahwa tata kelola pengentasan kemiskinan ekstrem di Jeneponto belum sepenuhnya mencerminkan integrasi tata kelola yang ideal.
Ia menjelaskan bahwa responsive network atau jejaring responsif belum berkembang sebagai jaringan adaptif yang memungkinkan pertukaran informasi dua arah dan umpan balik lintas sektor. Kondisi tersebut menyebabkan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah masih berjalan secara parsial.
Selain itu, aspek integrative collaboration dinilai masih terhambat oleh kecenderungan otoritas yang terpusat serta dominasi fungsi administratif dan pelaporan. Akibatnya, kolaborasi lintas sektor belum mampu mendorong lahirnya solusi bersama yang berorientasi pada hasil.
“Forum koordinasi memang ada, tetapi lebih banyak berfokus pada pelaporan administratif. Padahal, yang dibutuhkan adalah ruang deliberatif untuk menyusun keputusan bersama berdasarkan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dosen Universitas Sembilanbelas November Kolaka ini juga menyoroti aspek facilitative coordination yang menurutnya belum berjalan optimal. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih terbatas dan cenderung bersifat simbolik, sehingga belum memberikan pengaruh signifikan terhadap arah kebijakan.
Akibat berbagai persoalan tersebut, integrasi tata kelola dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Jeneponto dinilai masih berada pada tahap koordinasi administratif prosedural, bukan penyelarasan tindakan kolektif yang benar-benar terintegrasi dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat miskin ekstrem.
Penelitian ini disebut sebagai salah satu kajian empiris pertama yang menggunakan pendekatan integrative governance. Sebelumnya, pendekatan tersebut diperkenalkan oleh Stout dan Love pada 2019 yang lebih banyak membahas aspek konseptual dan landasan teoritis tanpa pengujian empiris secara langsung di lapangan.
“Penelitian ini mencoba menunjukkan bagaimana pendekatan integrative governance dapat digunakan untuk membaca persoalan tata kelola secara empiris, khususnya dalam kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah,” tambah Widyawati.
Keberhasilan akademik Widyawati juga diperkuat dengan publikasi hasil penelitiannya pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus Q1, yakni Discover Sustainability edisi 2026 yang diterbitkan oleh Springer Nature. Dalam proses penyusunan disertasinya, Widyawati dibimbing oleh Promotor Sangkala dan Co-Promotor Muhammad Rusdi.
