UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menguatkan inisiatif “urban farming” atau pertanian perkotaan sebagai pengendalian inflasi. Pertanian perkotaan ini memanfaatkan lahan tidur khususnya di dalam lorong-lorong.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, pertanian perkotaan sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan di kota. Kehadiran pertanian perkotaan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
Olehnya, langkah itu ingin segera dilakukan agar ketersediaan pangan tetap terjaga, terutama masa kini di tengah meningkatnya permintaan akibat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami di pemkot juga mulai urban farming. Masyarakat akan memenuhi kebutuhan sendiri lewat pertanian lahan sempit. Ini yang akan kami urus cepat karena bahan pangan akan terserap semua, permintaan akan jadi sangat tinggi, dapat memicu inflasi. Makanya kami harus respon cepat. Kami mencoba menjaga inflasi dengan urban farming, memaksimalkan tanah nganggur supaya masyarakat bisa punya kegiatan,” jelas Munafri kepada Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro, Kamis (13/03/2025).
Dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Munafri Arifuddin di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel), juga membahas pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah pusat.
Kata Munafri, daerah harus memanfaatkan program MBG dengan baik, terutama dalam hal pengadaan bahan pangan yang harus mengutamakan pemasok lokal.
“Daerah diminta menyiapkan MBG dan mengambil peluang, karena anggaran dari pusat jadi tidak mengganggu kami. Presiden Prabowo menekankan untuk memanfaatkan ini dengan baik. Pengadaan tendernya tidak boleh kalau bukan lokal yang supply,” ujar Munafri.
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro menyambut baik rencana urban farming yang digagas Pemerintah Kota Makassar. Inisiatif itu dianggap dapat menjadi solusi strategis dalam mencukupi kebutuhan pangan lokal dan mengantisipasi dampak lonjakan permintaan akibat Program MBG.
“Makanya potensi pertanian itu harus ada, karena jangan sampai terjadi inflasi karena permintaan bahan pangan itu tinggi untuk MBG, sementara sayur dan bahan pokok itu juga harus ada di rumah,” ujarnya.
Diketahui, BPKP sebagai lembaga pengawas keuangan dan pembangunan memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai rencana.
Pengawasan yang dilakukan meliputi berbagai aspek, seperti ketersediaan bahan pangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kecukupan kebijakan, serta tata kelola keuangan.
Kehadiran Munafri Arifuddin di Kantor Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan disambut langsung Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Mohamad Risbiyantoro, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 Muh. As’af, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 1 Barlian Fransiskus Saragih, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi 2 Memet Rusmana, serta beberapa pejabat BPKP lainnya. (**)
