UNGKAPAN, MAKASSAR – Implementasi kebijakan pemerintah dengan menghemat anggaran hingga 50 persen mulai berdampak pada sektor industri pariwisata yang beroperasi di Sulawesi Selatan umumnya, dan Kota Makassar khususnya.
Kebijakan yang membatasi penggunaan anggaran membuat sebagian industri sektor pariwisata mulai merangkak dalam meraup pendapatan. Kondisi ini pula dianggap tidak jauh beda saat masa pandemi covid-19.
“Efisiensi ini langsung terasa dampaknya. Kondisinya seperti kembali di tiga tahun lalu,” ujar Ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sulsel, Didi Leonardo, dalam forum diskusi PJI Sulsel bertema Tantangan dan Peluang Industri Pariwisata Sulsel 2025 yang berlangsung di Marcure Makassar Nexa Pettarani, Sabtu (15/03/2025).
Lebih jauh, Didi Leonardo membeberkan bahwa saat ini agen travel yang tergabung dalam ASITA Sulsel, sangat bergantung pada segmen umrah. Dari sini, pelaku usaha mengumpulkan pendapatan dari perjalanan dinas pemerintahan.
“Sebelumnya, orang masuk ke Sulsel untuk mengeksplore pariwisata, tapi sekarang cuma datang meeting saja. Ini yang hilang beberapa persen,” katanya.
Di tempat yang sama, General Manager Hotel Mercure Makassar Wiwied Nurseka juga mengakui adanya penurunan jumlah hunian kamar. Animo masyarakat kian menyusut seiring kebijakan efisiensi anggaran berlaku.
“Kami di perhotelan seperti kembali tiga tahun lalu, kalau mau lebaran biasanya hampir 90 persen okupansi. Sekarang, kalau year on year ini sudah turun 25 persen,” ucap Wiwied Nurseka.
Semenjak efisiensi berlaku efektif, pihaknya sudah banyak bergantung pada tamu dari swasta. Kalau dulunya, 85 persen pendapatan berasal dari pemerintah.
Wiwied beranggapan, pasar corporate sangat minim bila dibandingkan pemerintah. Belum lagi banyak hotel di Makassar juga menarget pasar tersebut.
“Permintaan sangat turun sementara terlalu banyak hotel di Makassar, terlalu sedikit pasar yang diperebutkan,” sebutnya.
Adapun dari Ketua Komisi D DPRD Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat diharap tidak berlangsung lama.
Lebih lagi aktivitas perekonomian di Kota Makassar sangat bergantung perhotelan. Begitu juga soal pendapatan pajak yang banyak bersumber dari industri pariwisata.
“Tentu semua berharap kebijakan ini tidak lama, saya melihat mungkin hanya satu tahun seperti covid kemarin,” ujar legislator Fraksi PKS.
