UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemilu 2024 dianggap sangat penting untuk menjadi bahan evaluasi dalam menentukan pilihan politik. Dalam diskusi publik bertema “Pemilu dan Prospek Penegakan Hukum dan HAM Indonesia,” praktisi hukum Iwan Kurniawan mengungkapkan beberapa pandangannya.
Menurut Iwan, meskipun tanggal pendaftaran calon presiden dan wakil presiden telah mendekati yaitu 18 Oktober, beberapa nama bakal calon presiden seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto masih belum memutuskan calon wakil presiden mereka.
“Sejauh ini pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang telah mengklarifikasi posisi mereka dan kini hanya perlu menyelesaikan administrasi,” katanya.
Iwan menyarankan bahwa salah satu figur yang layak dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden adalah Prof Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).
Mahfud MD dianggap memiliki integritas dan kapabilitas dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, berdasarkan pengalaman dan rekam jejaknya dalam berbagai jabatan pemerintahan.
Iwan mengapresiasi sikap Mahfud MD yang berani melawan hegemoni DPR RI selama rapat dengar pendapat (RDP) dengan parlemen.
“Dalam situasi itu, hanya Mahfud MD yang berani menghadapi dominasi parlemen, sementara banyak menteri lain cenderung tidak berbicara,” ucapnya.
Meskipun memiliki harapan besar terhadap potensi keterlibatan Mahfud MD dalam Pemilu 2024, dia juga menyadari salah satu kendala yang dihadapi oleh Mahfud MD adalah kurangnya kendaraan politik.
Tidak lepas dari pengamatannya, Pemilu 2024 tampaknya akan mengikuti tren sebelumnya, dengan fokus pada konsolidasi kekuatan oligarki di balik beberapa figur politik utama.
“Dalam Pemilu 2024, konsolidasi kekuatan politik dan dukungan oligarki akan memainkan peran penting dalam mendukung calon presiden tertentu, seperti yang terlihat pada figur seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang memiliki latar belakang politik yang kuat di belakang mereka,” ungkapnya.
