UNGKAPAN, MAKASSAR – Momentum silaturahmi antara Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dengan seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Makassar menjadi ajang penguatan komitmen pelayanan publik hingga ke tingkat lingkungan terkecil.
Pertemuan yang berlangsung hangat itu, Munafri Arifuddin menyebut bahwa RT dan RW memegang peran krusial sebagai garda terdepan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“RT dan RW bukan sekadar perangkat administratif, melainkan ujung tombak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga,” tuturnya.
Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, peran strategis RT dan RW sebagai garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Karena itu, setiap amanah yang diberikan masyarakat harus dibalas dengan kerja nyata, kepedulian, serta kehadiran aktif dalam menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing,” lanjut Appi.
Penegasan itu disampaikan saat menghadiri pertemuan dan pengarahan kepada seluruh Ketua RT/RW se-Kota Makassar, yang juga dihadiri Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa.
Dalam sambutannya, Munafri menyampaikan bahwa terdapat kesamaan mendasar antara RT/RW dan Wali Kota, yakni sama-sama dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan.
Karena itu, tanggung jawab yang diemban harus dijalankan secara nyata dan maksimal demi kepentingan warga.
“RT/RW dan Wali Kota itu sama, kita dipilih oleh masyarakat melalui ujung paku. Artinya, amanah ini harus dibalas dengan kerja nyata dan pelayanan maksimal,” kata Munafri, saat silaturahmi bersama Ketua RT/RW se-Kota Makassar, yang gelar di Pantai Bosowa, Minggu( 8/2/2026).
Ia secara tegas mengingatkan agar tidak ada RT/RW yang abai terhadap tugas dan keluhan warga.
Appi, menekankan tidak ingin mendengar adanya laporan masyarakat terkait RT/RW yang malas, tidak responsif, enggan bergaul dengan warga, atau tidak mau menjalankan program-program pemerintah.
“Saya tidak mau dengar ada RT/RW dilaporkan karena tidak mau mendengar keluhan warganya. Tidak mau bergaul dengan tetangganya. Apalagi tidak mau menjalankan program pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, politisi Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial di Kota Makassar.
Dibutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan RT/RW sebagai pihak yang paling memahami kondisi wilayah terkecil.
Ia menargetkan dalam lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota, Aliyah, pelayanan publik harus benar-benar dirasakan masyarakat.
Termasuk kemudahan akses kesehatan, pemenuhan kebutuhan pangan, dan kesempatan kerja.
“Saya tidak mau lihat lagi ada warga susah berobat di Puskesmas, dan susah mendapatkan pekerjaan di Kota Makassar. Ini harus kita kerjakan bersama RT/RW,” tegasnya.
RT dan RW diminta aktif melaporkan persoalan di wilayah masing-masing kepada lurah dan camat. Menurutnya, RT/RW adalah ujung tombak pemerintah dalam memantau kondisi lingkungan, mulai dari persoalan sosial hingga infrastruktur.
Tak hanya itu, penekanan soal kebersihan lingkungan menjadi perhatian khusus dalam arahan tersebut.
Selaku Wali Kota, ia meminta RT/RW serius mengelola sampah mulai dari sumbernya dan mendorong partisipasi warga menjaga kebersihan lingkungan.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar akan memberikan penghargaan bagi RT/RW terbaik pada akhir tahun, dengan hadiah mencapai ratusan juta rupiah.
“Ini untuk menunjukkan bahwa kita serius menjaga lingkungan. Kebersihan adalah dasar dari kesehatan,” imbuh Appi.
Ketua IKA FH Unhas itu juga mengajak masyarakat rutin melakukan kerja bakti mingguan dan memanfaatkan bank sampah.
Botol plastik bekas yang bernilai jual Rp7.000–Rp8.000 per kilogram dinilai bisa menjadi sumber tambahan pendapatan di tingkat RT.
Terkait retribusi sampah, Wali Kota menjelaskan bahwa kebijakan pembebasan biaya hanya diberikan kepada warga kurang mampu. Salah satunya diukur melalui daya listrik rumah tangga 900 watt. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat miskin.
“Kalau tinggal di perumahan real estate, tidak bisa minta gratis sampah. Ini soal keadilan,” tegasnya.
Aduan Publik Lewat Aplikasi Lontara
Wali Kota juga memperkenalkan sistem pengaduan berbasis digital melalui aplikasi Lontara. Seluruh RT/RW diwajibkan mengunduh aplikasi tersebut agar dapat memantau dan meneruskan aduan warga secara cepat.
Dia menegaskan bahwa aduan yang tidak ditindaklanjuti dalam dua hari akan langsung masuk ke ponsel pribadinya untuk segera dievaluasi.
“Persoalan jalan, sampah, dan drainase harus cepat diselesaikan. Alhamdulillah, tahun ini banjir di Makassar jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya, mengingatkan.
Paparan Program Strategis
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah berjalan, di antaranya.
Selanjutnya, Appi mengingatkan agar RT/RW meninggalkan sekat-sekat politik dan kepentingan kelompok. Menurutnya, seluruh RT/RW kini adalah bagian dari Pemerintah Kota Makassar yang bertugas menyukseskan program pembangunan.
“Hari ini tidak ada lagi orangnya A, orangnya B, atau orangnya C. Semua adalah orangnya Wali Kota Makassar,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, mantan Bos PSM itu juga menekankan pentingnya tata kelola bantuan sosial yang adil dan transparan.
Pemerintah Kota Makassar, kata dia, akan memaksimalkan sistem pembagian sembako dan bansos berbasis digital, menjadikan Makassar sebagai salah satu kota percontohan nasional.
Ia menegaskan tidak boleh lagi ada anggapan bantuan sosial hanya diberikan kepada kerabat RT atau RW.
“Tidak boleh lagi ada cerita yang dapat bantuan itu sepupunya Pak RT atau Pak RW. Bansos harus sampai kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung program prioritas pemerintah kota, termasuk program seragam sekolah gratis.
Ketua Golkar Makassar ini menegaskan, sekolah bukan tempat bisnis dan program seragam gratis bertujuan meringankan beban orang tua siswa.
“Sekolah bukan penjual baju. Pemerintah menyediakan dua pasang seragam setiap tahun ajaran baru untuk anak-anak kita,” terangnya.
Munafri juga menyampaikan terkait rumah bersama bagi anak muda disebut Makassar Creative Hub, sebagai ruang pengembangan kapasitas anak muda sekaligus penghubung pencari kerja dan pemberi kerja.
Begitu pun program akses air bersih. Dimana, PDAM dengan upaya penyaluran air ke wilayah-wilayah yang selama puluhan tahun belum terlayani.
Selain itu, pembangunan Stadion Untia, yang saat ini tengah memasuki proses tender dan pembangunan, dengan target penyelesaian pada 2027–2028.
Seluruh Ketua RT dan RW dijanjikan undangan gratis saat peresmian stadion. Di akhir arahannya, Wali Kota menegaskan komitmen integritas pemerintahan dengan melarang segala bentuk pungutan liar di tingkat kelurahan.
RT dan RW diminta bekerja sama dengan lurah untuk saling mengawasi serta melaporkan oknum ASN yang menyalahgunakan kewenangan atau fasilitas negara.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan RT/RW sebagai tulang punggung pemerintah wilayah agar tetap fit dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat.
“Bapak Ibu RT/RW adalah pilihan masyarakat. Amanah ini harus dijaga. Bantu kami Pemerintah membangun Kota Makassar, dan meningkatkan kesejahteraan warga,” pungkasnya.
