UNGKAPAN, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin hadir di Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang berlangsung di Surabaya. Acara ini berlangsung selama lima hari dimulai 6 sampai 10 Mei 2025.
Wali Kota Makassar menjadi salah satu dari 98 wali kota yang masuk ke dalam anggota Apeksi. Adapun pelaksanaan rapat pleno berlangsung di Grand City dimulai Jumat (09/05/2025).
Dalam kegiatan itu, Munafri Arifuddin menyampaikan, Munas VII APEKSI menjadi ajang strategis bagi para kepala daerah seluruh Indonesia untuk merumuskan arah kebijakan dan penguatan peran dari pemerintah kota dalam pembangunan nasional.
Menurut Munafri, semangat kebersamaan dalam Apeksi, harus menjadi landasan utama guna mendorong pemerataan pembangunan antar kota.
“Secara garis besar di forum Apeksi, tentu diharapkan adanya upaya dalam arti ada kewenangan-kewenangan. Tujuanya bagaimana pembangunan tetap berjalan,” jelas Munafri, usai mengikuti pembukaan Munas Apeksi di Surabaya.
Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham dalam forum strategis ini, bertujuan memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta menyampaikan aspirasi dan inovasi daerah.
Ini juga menjadi ajang penguatan sinergi antar pemerintah kota dalam membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif.
Appi menegaskan komitmennya untuk merealisasikan program di Makassar, dan mendorong konektifitas pemerataan pembangunan semua daerah.
“Kalau APEKSI ini, sangat bagus karena saling berkolaborasi, mengidentifikasi persoalan-persoalan yang bisa dikolaborasikan antara satu kota dengan satu kota yang lainnya,” tutur Politisi Golkar itu.
Diakui, di forum ini membicarakan beberapa rekomendasi-rekomendasi yang dirasakan di wilayah, khususnya daerah perkotaan.
Adapun rekomendasi korwil wilayah VI Indonesia Timur. Pertama, mengusulkan agar Pemerintah menerapkan akses pembiayaan, pasar, pendampingan, dan pelatihan bagi UMKM, serta memperluas jangkauan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di daerah.
Kedua, mengusulkan kepada Pemerintah untuk penguatan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk peningkatan peran dana sosial syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ketiga, mengembalikan keberadaan dana Kelurahan.
Menurut Appi, persoalannya mirip-mirip, sehingga kalau mengajukan ini secara sendiri-sendiri, akan berbeda. Oleh sebab itu, rekomendasi persoalan dari semua wilayah mengajukan secara bersama-sama.
“Sehingga memang Ini akan memberikan dampak yang sangat baik. Ya, tentu ya menambah kita punya khasanah dan bagaimana proses melaksanakan pemerintahan di kota berjalan,” sebutnya.
