UNGKAPAN, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan anak. Dalam momentum peringatan Hari Kartini Tahun 2025, ia secara tegas menyatakan akan menyumbangkan seluruh gaji bulanannya untuk mendukung program penurunan angka stunting dan mengurangi jumlah anak putus sekolah di Sulawesi Selatan.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung saat menghadiri acara Semarak Hari Kartini yang berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (30/4/2025). Acara ini turut dihadiri ratusan perempuan dari berbagai organisasi wanita dan Ketua TP-PKK dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
“Saya nyatakan hari ini, gaji saya setiap bulan saya peruntukkan untuk mengatasi penurunan angka stunting di Sulsel dan juga menekan angka putus sekolah, karena kita masih memiliki 140 ribu anak yang tidak sekolah,” ujar Fatmawati yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sulsel.
Fatmawati menekankan bahwa peringatan Hari Kartini tidak boleh hanya dimaknai secara simbolis, melainkan harus menjadi momentum refleksi atas perjuangan R.A. Kartini dalam membela hak-hak perempuan dan anak. Menurutnya, banyaknya perempuan yang saat ini menduduki jabatan strategis di Sulsel—termasuk dirinya sebagai Wakil Gubernur, Ketua DPRD, serta sejumlah kepala dan wakil kepala daerah—harus disertai dengan kontribusi nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin hanya menjadi pemanis belaka. Kita harus memberi outcome yang nyata, memberi manfaat. Posisi kita sekarang tidak akan selamanya, jadi manfaatkan untuk menebar manfaat,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh Ketua TP-PKK di tingkat kabupaten/kota untuk bekerja sama menyuplai data akurat terkait kondisi stunting di wilayah masing-masing. Pemerintah Provinsi, kata Fatmawati, akan melakukan intervensi langsung dalam tiga bulan ke depan pada 502 lokus desa dan kelurahan di Sulsel.
Lebih lanjut, Fatmawati menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan dan rumah ibadah. Ia menyebut telah membahas hal ini bersama Gubernur untuk merumuskan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku, khususnya bila dilakukan oleh tenaga pendidik.
“Jika pelakunya adalah tenaga pendidik, maka akan langsung dinonaktifkan. Tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, turut memberikan sambutan dan menegaskan pentingnya peran ibu dalam pengasuhan anak. Ia mengingatkan agar para orang tua lebih berhati-hati dalam menitipkan anak, serta mendorong optimalisasi program imunisasi anak di seluruh daerah.
“Kita masih menemukan orang tua yang menolak imunisasi karena alasan tertentu. Ini sangat disayangkan. Mari kita pastikan seluruh anak mendapatkan hak dasarnya untuk tumbuh sehat dan cerdas,” ucap Naoemi.
Peringatan Hari Kartini tahun ini di Sulsel menjadi momentum penting yang memperkuat sinergi perempuan dalam pembangunan daerah, sekaligus menjadi wujud nyata kepemimpinan yang berpihak kepada generasi penerus bangsa.(*)
