UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar berhasil menapaki kuadran 1 atas capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berada di atas rata-rata.
Kabar segar itu disampaikan langsung Koordinator Bidang Aparatur dan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Alen Ermanita secara daring (dalam jaringan) dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD).
Pelaksanaan FGD monitoring dan evaluasi tematik penerapan Standar Pelayanan Minimal diikuti oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Irwan Rusfiady Adnan dari Ruang Rapat Sekda di Gedung Balai Kota Makassar, Kamis (16/01/2025).
“Standar pelayanan minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal,” sebut Alen Ermanita.
Penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah. Adapun SPM diposisikan untuk dapat menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat.
Selain dari Kota Makassar, peserta FGD ini juga diikuti dari Kepulauan Selayar dengan sistem daring.
Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Kota Makassar Irwan Rusfiady Adnan mengatakan, ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi di Kota Makassar dalam upaya wujudkan penerapan SPM.
Beberapa bidang yang menjadi sorotan dalam upaya penerapan SPM yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibumlinmas, dan bidang sosial.
Capaian dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan yang signifikan disetiap bidang. Untuk bidang pendidikan di tahun 2021 berada di 62,65 persen meningkat menjadi 100 persen di 2023.
Sedangkan bidang kesehatan di tahun 2021 berada di 65,94 persen meningkat menjadi 100 persen di tahun 2023.
Begitupun dengan bidang lainnya, di tahun 2023 telah naik menjadi 100 persen, menjadikan Makassar berada di kuadran 1, capaian SPM dan RPJPN berada di atas rata-rata.
Selain itu Pj Sekda Kota Makassar juga menyampaikan beberapa tantangan yang dihadapi, seperti di bidang kesehatan dikarenakan fasilitas sarana/prasarana yang belum merata, serta masih kurangnya tenaga pendidik.
“Mengatasi hal tersebut, telah dilakukan pemetaan sarana/prasarana, serta penambahan tenaga didik secara kualitas dan kuantitas,” ujarnya. (**)
