UNGKAPAN.ID, MAKASSAR – Memasuki triwulan II tahun 2022, realisasi serapan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar masih rendah. Dari total 51 SKPD, ada 18 di antaranya tercatat mempunyai realisasi serapan anggaran cukup mengecewakan berada di angka rerata 33,2 persen.
Hal tersebut terungkap dalam rapat monitoring evaluasi kegiatan APBD dan realisasi PAD triwulan II tahun 2022 digelar di Ruang Sipakatau Kantor Balaikota Makassar pada Kamis, (21/07). Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi didampingi Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman serta dihadiri unsur pimpinan SKPD dan 12 bagian.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman, secara terbuka mengungkapkan ada 18 SKPD tercatat mempunyai kinerja tidak memuaskan. Serapan anggarannya jauh dari target yang diharapkan yaitu berada di angka 40 persen khususnya yang bersifat belanja modal.
“Dari total 51 SKPD dan 12 bagian, saat ini masih ada 18 SKPD yang jauh dari target karena realisasi serapan anggarannya masih di angka 33,2 persen. Jauh dari harapan. Kita kan menargetkan belanja mereka di angka 40 persen utamanya yang sifatnya belanja modal. Karena kalau namanya belanja modal, berkaitan dengan pemulihan ekonomi daerah atau pemulihan ekonomi nasional,” jelasnya.
Pemerintah kota sambung Helmy tentu mengharapkan setiap SKPD mempunyai kesadaran tentang pengelolaan anggaran belanja. Bahwa belanja yang ada merupakan tanggungjawab masing-masing SKPD kepada masyarakat untuk pemulihan juga perputaran ekonomi.
Sejauh ini, pemerintah kota juga disebut telah mengambil kebijakan melalui surat edaran penundaan pembayaran TPP bagi SKPD yang belum memenuhi realisasi serapan anggaran 40 persen.
“Dalam surat edaran itu, akan dilakukan penundaan pembayaran TPP bulan Juni. Tapi ini baru kebijakan pertama, akan disusul kebijakan selanjutnya apakah nanti kami menunda atau mungkin memotong atau tidak memberikan sama sekali. Jadi kalau mereka tidak melakukan percepatan dan hanya memikirkan TPP ini sangat sayang namanya,” sambungnya.
Di tempat yang sama, Wakil Walikota Makassar Fatmawati Rusdi meminta kepada seluruh SKPD untuk mempercepat realisasi serapan anggaran APBD triwulan ll tahun 2022.
Seluruh perangkat daerah dan bagian untuk segera melakukan percepatan dengan tetap memerhatikan ketentuan peraturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
“Hari ini saya mau meminta penjelasan dari beberapa dinas, apa langkah yang dilakukan, agar target dapat terealisasi supaya bisa menjadi barometer bagi SKPD lain yang serapan anggarannya masih rendah,” sebutnya. (*/Dir)
