UNGKAPAN,MAKASSAR– Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan pada Senin (24/3/2025).
Dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menjelaskan bahwa LKPJ tersebut merupakan gambaran pencapaian berbagai program yang belum diaudit (unaudited) selama tahun 2024. Laporan ini mencakup hasil kerja dua Penjabat Gubernur yang memimpin Sulawesi Selatan pada periode tersebut.
“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan seluruh program selama tahun anggaran 2024. Di dalamnya juga mencakup beberapa capaian positif perekonomian Sulawesi Selatan, seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem dari 1,56% pada 2019 menjadi 1,01% pada 2023,” ungkap Jufri.
Selain itu, ia memaparkan sejumlah capaian penting lainnya, antara lain pemulihan pendapatan per kapita pasca-pandemi Covid-19 yang mencapai Rp69,70 juta pada 2023, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 71,66 pada 2019 menjadi 74,60 pada 2023. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga menjadi salah satu pencapaian yang disoroti, dengan persentase turun menjadi 4,33% pada 2023, lebih rendah dari angka nasional yang tercatat 5,45%. Peningkatan lainnya meliputi partisipasi pendidikan tinggi, derajat kesehatan masyarakat, kemantapan jalan, indeks lingkungan hidup, dan indeks reformasi birokrasi.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kita bersama, yang insya Allah akan menjadi motivasi dan modal dasar optimisme dalam menghadapi tantangan pembangunan lima tahun ke depan,” tegas Jufri.
Terkait Laporan Kinerja Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024, Jufri Rahman mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencapai lebih dari Rp9,99 triliun atau sekitar 98,33% dari target APBD 2024 sebesar Rp10,1 triliun lebih. Pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
Realisasi Belanja Daerah hingga akhir tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp10,056 triliun atau 97,48% dari target yang ditetapkan. Program pembangunan yang dilaksanakan mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dialokasikan anggaran sebesar Rp5,2 triliun lebih, dengan realisasi Rp5,0 triliun lebih atau 97,56%. Cakupan urusan ini meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta perlindungan masyarakat,” jelasnya.
Rapat paripurna ini menjadi ajang bagi Pemprov Sulawesi Selatan untuk menyampaikan berbagai pencapaian yang telah diraih serta tantangan yang masih harus dihadapi. LKPJ Gubernur Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih baik di masa depan.
