UNGKAPAN.ID, MAKASSAR – Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kategori khusus pada Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon berhasil diraih di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan. Selain itu, Pemerintah Sulsel juga masuk ke dalam 10 provinsi terbaik tahun 2022.
Hal itu diumumkan oleh Kementerian PPN/Bappenas pada acara Musrenbang Nasional 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 secara virtual pada Kamis, (28/04/2022).
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, apa yang berhasil diraih oleh Pemprov masuk 10 provinsi terbaik menjadi catatan baru. Termasuk dengan PPD yang berhasil diterima mulai tahun 2011.
“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meraih penghargaan khusus Bidang Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon, sekaligus termasuk dalam 10 Provinsi terbaik pada PPD 2022,” sebut Gubernur Sulsel yang mengikuti secara virtual dari Rumah Jabatan (Rujab).
Atas penghargaan yang berhasil diraihnya, orang nomor satu di Sulsel berharap bosa menjadi perangsang serta semangat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
“Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat kita terus berinovasi memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat,” tambahnya.
Secara virtual, Presiden RI Joko Widodo yang membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022 menekankan sejumlah arahan untuk dijadikan pegangan bersama dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
Beberapa di antaranya, fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri, percepatan proses hilirisasi Industri yang dilakukan di dalam negeri, mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya.
Adapun informasi yang terkemuka, penghargaan tersebut digagas mantan Gubernur Sulsel, Prof HM Nurdin Abdullah bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Bambang Brojonegoro melalui nota kesepahaman antara Bappenas dengan Pemprov Sulsel. Terdapat empat fokus utama dari kerjasama Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dengan Pemprov Sulsel.
“Penyiapan integrasi kebijakan PRK di Provinsi, penyusunan dokumen rencana PRK daerah, penguatan sistem online pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) PRK di Sulsel, serta dukungan penyiapan kegiatan PRK, termasuk kerjasama dengan swasta,” jelasnya Bambang.
Menteri Bambang mengaku Sulsel adalah provinsi pertama yang menandatangani Nota Kesepahaman terkait PRK. Apalagi dalam konteks penurunan emisi, Pemprov Sulsel.
Sulsel sudah menunjukkan komitmen baik dengan menetapkan rencana aksi daerah penurunan gas rumah kaca (RAD-GRK) melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 59 tahun 2012, serta mengintegrasikan kegiatan perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Saya sangat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan dan pelaporan RAD-GRK. Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 5,9 persen dari business as usual pada 2030 utamanya di bidang berbasis lahan, energi, dan pengelolaan limbah. Tentu saja upaya ini sangat penting dan menjadi landasan yang sangat baik bagi pelaksanaan pembangunan yang berbasis rendah karbon di daerah,” urainya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah melakukan penandatanganan MoU mengenai pembangunan rendah karbon bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Bambang Brodjonegoro, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (12/2/2019).
Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah mengatakan, kehadiran Bapak Menteri tentu menjadi semangat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk lebih memacu pembangunan di Sulsel kedepannya.
Menurut Nurdin Abdullah bukan baru kali ini membangun kerjasama dengan Menteri PPN Republik Indonesia, sebab semenjak dirinya menjadi Bupati Kabupaten Bantaeng selama 10 tahun sudah memberikan dukungan kepada dirinya.
“Bapak mengenal saya sebagai Bupati Bantaeng selama 10 tahun, beliau sudah memberikan support kepada Bantaeng karena Bantaeng sebagai Kabupaten kecil dengan APBD yang sangat kecil. Untung ada Prof Bambang (Menteri PPN RI) yang bisa membantu kami,” ungkap Nurdin Abdullah yang disambut tepuk tangan dari seluruh hadirin.
Untuk itu, ia berharap kedepannya, Kementerian PPN RI bisa membangun kerjasama baik bersama Pemprov Sulsel.
“Demikian juga Sulawesi Selatan, kami baru saja mengalami bencana banjir di 11 kabupaten kota se-Sulsel, iya ini ada kaitannya dengan pembangunan rendah karbon, karena memang daerah-daerah konservasi ini sudah berubah alih fungsi,” tuturnya.
