UNGKAPAN, MAKASSAR – Sebanyak sembilan puluh satu pejabat fungsional tertentu di Pemerintah Kota Makassar masuk dalam barisan pelantikan. Mereka yang dilantik telah mengikuti uji kompetensi.
Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berlangsung di Gedung Makassar Government Centre (MGC) di Jalan Slamet Riyadi, Selasa (11/02/2025).
Danny, panggilan akrab Moh Ramdhan Pomanto menyampaikan, pelantikan yang dilangsungkan ini sangat spesial lantaran pertama kalinya dilaksanakan di Gedung MGC.
Mengingat, Gedung MGC ini baru saja diresmikan demi mendukung komitmen Presiden RI, Prabowo Subianto dalam pengefisiensian anggaran.
“Hari ini pertama kali kita lakukan pelantikan di MGC yang baru saja diresmikan. Gedung ini hadir juga untuk mendukung semangat Pak Presiden RI untuk pengefisiensian anggaran. Jadi segala aktivitas Pemkot Makassar bisa dilaksanakan di sini,” ucap Danny.
Danny juga mengatakan, tugas pejabat fungsional yakni sebagai motor penggerak birokrasi yang unggul dengan profesionalitas. Karenanya, ia meminta kepada jajaran pejabat fungsional yang baru saja dilantik untuk meningkatkan kinerja.
“Memacu dan memicu pertumbuhan birokrat dan pelayan publik di kota Makassar ini. Maka kepala OPD harus memanfaatkan maksimal pejabat yang masuk dalam jabatan fungsional ini,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini pula, Danny berharap agar kota Makassar kedepannya akan lebih maksimal dan lebih baik lagi dari segi apapun.
Apalagi pada sisa akhir jabatannya, Danny ingin menciptakan birokrasi dengan kemampuan yang unggul.
“Saya harap semua bisa bekerja dengan baik saja. Profesional untuk rakyat agar makassar bisa unggul dalam segala hal,” harapnya.
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Akhmad Namsun mengatakan, mereka yang ikut dilantikan yakni pejabat fungsional yang sudah uji kompetensi.
Selain itu, pejabat fungsional ikut dilantik yakni dasar perubahan nomenklatur. Pejabat fungsional di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan perubahan nomenklatur yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PTSP, Bappeda, Balitbangda dan OPD lainnya.
“Ada beberapa OPD yang bidangnya dialihkan ke fungsional sesuai regulasi,” tambahnya. (**)
