UNGKAPAN, MAKASSAR – Sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Makassar meluruskan informasi menyesatkan yang beredar pasca kericuhan dan pembakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus. Mereka menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai kenyataan di lapangan.
Informasi tersebut menuding Wali Kota Makassar dan pimpinan DPRD meninggalkan sidang lebih awal karena menghindari massa aksi. un, DPRD menegaskan bahwa rapat telah berjalan sesuai agenda dan ditutup resmi sebelum kericuhan terjadi.
“Rapat resmi ditutup sekitar pukul 21.30 WITA, dan saat itu kondisi masih aman. Tidak benar kalau kami meninggalkan sidang karena massa,” tegas Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika.
Suharmika yang memimpin paripurna mengatakan seluruh pimpinan DPRD serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota meninggalkan gedung setelah forum ditutup.
“Setelah rapat selesai, barulah kami bubar. Tidak ada massa yang mendesak atau menerobos saat itu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa massa yang menyerbu gedung tidak melalui prosedur demonstrasi sebagaimana mestinya.
“Tidak ada korlap, tidak ada pemberitahuan, dan tidak ada tuntutan yang disampaikan. Mereka datang tiba-tiba,” katanya.
Menurutnya, massa masuk dengan melakukan tindakan brutal sejak awal.
“Mereka langsung merusak, membakar, dan menjarah. Itu bukan demo, tapi tindakan kriminal,” papar Suharmika.
Suharmika juga menepis tudingan bahwa Wali Kota menolak bertemu pendemo. Ia menyebut tudingan itu tidak relevan karena lokasi yang diserang adalah Gedung DPRD, bukan Balai Kota.
“Jangan dipelintir. Yang diserang gedung DPRD, bukan kantor Wali Kota,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Makassar lainnya, Anwar Faruq, ikut membantah kabar bahwa paripurna ditinggalkan sebelum selesai. “Paripurna diselesaikan dulu baru kami bubar. Itu faktanya,” tegasnya.
Anwar menyebut aksi malam itu sudah disusupi pihak tertentu sehingga berubah menjadi tindakan anarkis. “Demo itu sudah tidak murni. Ada yang melempar, membakar, dan menjarah,” katanya.
Pimpinan DPRD Makassar meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi informasi di media sosial dan menunggu klarifikasi resmi. Mereka berharap publik memahami kronologi sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman.
