UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus menguatkan hubungan kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ini dibuktikan pada kunjungan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin ke Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, Kamis (13/03/2025).
Pada kunjungan itu, Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam menerapkan manajemen risiko dan pengendalian korupsi.
Menurut Munafri, perencanaan yang baik harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat.
Oleh karena itu, Pemkot Makassar ingin bersinergi dengan BPKP dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi penyimpangan.
“Kami datang untuk menjalin hubungan baik dan meminta berbagai macam advice untuk menjalankan pemerintahan,” ujar Munafri.
Salah satu strategi yang diusulkan dalam pertemuan tersebut adalah mengintegrasikan aspek pengawasan ke dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan cara ini, sistem pengendalian internal dapat lebih efektif dan sistematis.
Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah 2 BPKP Sulsel, Muh. As’af, menyatakan bahwa pengawalan terhadap manajemen risiko harus menjadi bagian dari perencanaan yang matang.
“Kami akan mengawal Pak Wali ke depan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian korupsi. Kalau bisa itu melekat di RPJMD, jadi pengawalan itu sudah terangkum dalam dokumen perencanaan. Karena sukses besar berawal dari perencanaan. Itu menjadi komitmen kita bersama,” kata As’af.
Melalui kunjungan ini, Pemkot Makassar menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan ini bukan hanya sebatas prosedur administratif, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih akuntabel.
Dengan adanya dukungan dari BPKP, Munafri optimistis bahwa berbagai program daerah dapat berjalan dengan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (**)
