Pemkot Makassar dan PBB Jalin Kerja Sama Sistem Persampahan dan Pendidikan

Pemkot Makassar dan PBB Jalin Kerja Sama Sistem Persampahan dan Pendidikan

UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menjalin kerja sama dengan United Nation Resident Coordinator untuk Indonesia di sektor persampahan dan pendidikan.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan, menjadi suatu kehormatan United Nation Resident Coordinator untuk Indonesia atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, Gita Sabharval hadir dan mengunjunginya di Makassar.

Dalam pertemuan singkat itu, Danny panggilan akrab Wali Kota Makassar menyampaikan bila PBB berfokus pada tiga hal. Pertama soal Low Carbon, Smart City, dan soal Sosial Kemasyarakatan.

“Nah kebetulan tiga soal ini menjadi konsentrasi kita. Termasuk kita cerita tentang Homecare, Lorong Wisata, semuanya terkagum-kagum,” kata Danny usai menerima Gita di kediamannya di Jalan Amirullah, pada Senin, (29/07/2024).

Dia mengatakan, Gita terkejut karena ternyata Low Carbon dibangun dengan melibatkan masyarakat. Artinya suatu hal yang luar biasa.

Tidak cukup sampai di situ saja, Danny menceritakan tentang Sombere dan Smart City.

Lebih lanjut, wali kota dua periode ini mengatakan, perwakilan PBB itu memiliki pendanaan untuk memperkuat banyak hal di Makassar. Dari situ, persoalan sampahlah yang dinilai cocok. Terutama sampah elektronik.

Sejauh ini, persampahan khususnya sampah makanan sudah dihandling baik, sampah dos, plastik juga berjalan baik melalui Bank Sampah.

Tetapi saat masuk ke sampah elektronik Pemkot Makassar belum tahu apa-apa.

“Makanya kami minta bantuan bahwa semua bank sampah kami diberi capacity building agar mampu menghandle sampah elektronik,” saran Danny.

Soal lain adalah perihal pendidikan dan pengungsi asing.  Dia berpesan agar jumlah pengungsi luar negeri di Makassar tidak boleh lebih dari 2.000 orang.

Lalu memperhatikan betul sisi sensitif di tengah-tengah masyarakat dalam hal ini budaya, moral dan lainnya.

Baca juga:  Diskominfo Makassar Kunjungi SMP 4 Bekali Siswa Keamanan Informasi di Era Digital

“Jadi ada tawaran untuk membuat MoU baru, mereka (pengungsi) bisa dimaksimalkan untuk pekerjaan. Juga dalam pendidikan, anak-anak mereka memiliki prestasi di sekolah sehingga akan diatur dalam MoU,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, perwakilan PBB juga menghadirkan organisasi underboundnya seperti, Unicef, IOM, UNHCR dan lainnya. (**)