UNGKAPAN, JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus menggeber upaya diplomasi dagang untuk menurunkan tarif resiprokal yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia. Meski Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan pemberlakuan tarif hingga 32% mulai 1 Agustus 2025, pemerintah Indonesia tidak tinggal diam.
Tim negosiasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ini berada di Washington DC, melakukan pembicaraan intensif dengan pemerintah AS untuk mencari jalan tengah yang saling menguntungkan.
“Tim ekonomi kita sudah berada di AS, dipimpin Menko Airlangga, untuk terus melakukan negosiasi. Mohon doanya dari seluruh masyarakat Indonesia supaya tim negosiator dapat berikan hasil terbaik,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (11/7/2025).
Prasetyo menegaskan, misi utama pemerintah Indonesia adalah memastikan hubungan dagang antara Indonesia dan AS tetap adil dan saling menguntungkan. Ia berharap kebijakan tarif dari pemerintahan Trump dapat ditinjau ulang berdasarkan usulan dan niat baik Indonesia.
Tanpa Tawaran Baru, Fokus pada Komitmen Lama
Menariknya, tim negosiasi Indonesia tidak membawa tawaran baru ke meja perundingan. Pemerintah tetap mengandalkan proposal senilai US$ 34 miliar (sekitar Rp 547 triliun) yang telah ditawarkan sebelumnya, yang mencakup rencana impor besar-besaran produk AS seperti komoditas energi dan pertanian.
“Untuk sementara tidak (ada tawaran baru), karena apa yang sejak beberapa waktu lalu disampaikan itu sebenarnya sudah menjawab tuntutan dari pihak AS,” jelas Prasetyo.
Proposal ini sempat disambut positif, namun pengumuman Trump pada awal Juli tetap memasukkan Indonesia dalam daftar negara yang terkena tarif tinggi. Ini membuat proses negosiasi memasuki fase krusial menjelang batas waktu penerapan tarif.
Terkait kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump, Prasetyo mengonfirmasi bahwa keinginan tersebut memang ada, namun hingga kini belum ada jadwal resmi yang ditetapkan.
“Tentu ada (keinginan pertemuan), sebagai upaya diplomasi. Tapi kami belum bisa pastikan kapan dan apakah itu akan terjadi,” kata Prasetyo dilansir dari laman Detik.com
