UNGKAPAN, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya yang tidak memberikan kontribusi nyata kepada daerah dan masyarakat.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, banyak problem di tubuh perusahaan milik pemerintah kota yang perlu dibereskan. Hal ini penting segera dilakukan guna menyehatkan kembali perusahaan baik pada sistem operasionalnya maupun kualitas kerja BUMD.
“Setiap tahun ada perjanjian kerja, tapi mengapa target tidak terpenuhi? Jika semua berjalan baik, tidak perlu kita gelar rapat seperti ini,” ucap Munafri dalam forum rapat koordinasi dengan jajaran BUMD dan Tim Transisi MULIA di Ruangan Sipakalebbi Gedung Balai Kota Makassar, Jumat (14/03/2025).
Dalam rapat itu, orang nomor satu di Kota Makassar menyebut, sudah sepatutnya Pemerintah Kota Makassar melakukan evaluasi terhadap BUMD. Termasuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kinerja. Apakah berasal dari perubahan regulasi, faktor internal, atau masalah manajemen SDM.
“Banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Kita perlu melihat bagaimana sistem operasional berjalan dan apakah perusahaan daerah ini benar-benar memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Jika SDM yang bermasalah atau direksi tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, maka harus dievaluasi,” tegasnya.
Melalui pertemuan itu, Munafri meminta laporan data yang valid agar evaluasi bisa dilakukan dengan cepat dan tepat. Harus berbasis pada aturan yang ada dan sistem kerja yang jelas.
“Tolong sediakan data yang jelas agar kita bisa mengambil langkah yang tepat. Semua harus berbasis aturan yang ada. Harus punya sistem kerja yang jelas agar perusahaan tetap sehat dan bisa berkontribusi bagi Kota Makassar,” katanya.
Munafri menegaskan jika suatu BUMD tidak berdampak positif bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu dipertimbangkan ulang keberadaannya.
“Sedangkan kalau tidak memberikan manfaat, untuk apa kita pertahankan,” tambahnya. (**)
