UNGKAPAN, MAKASSAR – Dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar bekerja sama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tallo dan Panakkukang menyelenggarakan sosialisasi tahapan dan partisipasi Pemilu di SLB YAPTI, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Sosialisasi ini melibatkan lima organisasi disabilitas seperti HWDI Kota Makassar, NPC Kota Makassar, Pertuni Kota Makassar, Gerkatin Kota Makassar dan Permata Kota Makassar.
Keberadaan organisasi ini menjadi penting untuk mengetahui tantangan juga aspirasi harapan yang dihadapinya dalam berpartisipasi saat proses pemilu.
Baca Juga: Libatkan Komunitas Perempuan
Acara sosialisasi ini dihadiri tiga pembicara dari Komisioner KPU Makassar yaitu, Endang Sari, Abd Rahman dan Gunawan Masyhar.
Mereka hadir membagikan beberapa poin penting terkait tahapan dan partisipasi masyarakat disabilitas pada Pemilu mendatang.
Endang Sari dalam kesempatannya menyampaikan, KPU Makassar sangat mengharapkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam dialog ini.
Setiap masukan tentu akan menjadi pertimbangan bagi KPU Makassar dalam melaksanakan tahapan Pemilu di 2024.
“Kemampuan KPU dalam menghadirkan akses pemilu bagi warga negara tanpa pengecualian juga berpengaruh terhadap kesuksesan pemilu,” ujar Endang.
Sementara dari Gunawan Masyhar, memberikan penekanan pentingnya memilih pemimpin yang betul-betul bisa mengakomodir kepentingan dari masyarakat penyadang disabilitas.
“Bapak dan ibu sebagai peserta pemilu sebagaikanya menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana, memilih kandidat yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas,” sambung Gunawan.
Dia menambahkan lagi, ada 18 partai politik sebagai peserta Pemilu.
“Silakan masyarakat melakukan telaah dan meneliti rekam jejak partai-partai tersebut, khususnya dalam dukungan mereka terhadap kepentingan kelompok penyandang disabilitas,” ujarnya.
Setelah sesi pembuka, Yosef, sebagai perwakilan dari NPC Makassar memberikan saran untuk membentuk Satuan Tugas Disabilitas Pemilu.
Usulan ini berangkat dari pengalaman di kontestasi Pemilu sebelumnya yang menunjukkan masih banyak akses bagi masyarakat disabilitas kurang optimal, seperti kurangnya bimtek bagi PPS dalam menghadapi pemilih dari masyarakat yang membutuhkan bantuan khusus.
“Maka dari itu, Satgas Disabilitas Pemilu menjadi langkah yang tepat untuk memastikan semua pemilih, termasuk yang berkebutuhan khusus, dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dan nyaman,” harapnya.
Menutup sosialisasi ini, Abd. Rahman menegaskan bila di tahun depan adalah saat pesta demokrasi bagi semua.
Oleh karena itu, semua pihak, termasuk KPU Makassar harus berusaha menciptakan pemilu yang inklusif dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Peran KPU Makassar sebagai pelaku teknis juga penting dalam menyusun kebijakan agar menjalankan pemilu secara inklusi dan aksebilitas,” ucapnya.
