UNGKAPAN, MAKASSAR – Komisi C DPRD Kota Makassar menyoroti persoalan kemacetan yang semakin parah di sejumlah titik dalam kota. Hal tersebut disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (22/10).
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar, menegaskan bahwa penanganan kemacetan membutuhkan langkah konkret. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui kebijakan temporer semata.
Ia bahkan mengusulkan agar Dinas Perhubungan bersama Pemerintah Kota membentuk tim reaksi cepat untuk mengurai kemacetan di titik-titik padat kendaraan.
“Kita minta keseriusan dari Dinas Perhubungan dan juga keseriusan Pak Wali Kota, bagaimana membuat desain untuk mengatasi kemacetan di Kota Makassar. Kalau perlu dibentuk tim reaksi cepat mengurai kemacetan,” kata Azwar, Jumat (24/10).
Azwar juga menilai, anggaran tambahan untuk kebutuhan lapangan seperti penambahan personel dan pembatas jalan perlu dipertimbangkan. Menurutnya, dampak kemacetan tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi laju perekonomian kota.
“Tidak apa-apa diusulkan anggarannya, diusulkan penambahan personel di lapangan. Permintaan untuk pembatas-pembatas jalan juga ditambah. Karena kemacetan itu bisa menyebabkan banyak hal tertunda. Termasuk perekonomian kita tertunda karena kemacetan,” jelasnya.
Ia mencontohkan bahwa keterlambatan masyarakat menuju tempat kerja atau pusat aktivitas ekonomi kerap berdampak pada terhambatnya transaksi keuangan serta mobilitas barang dan jasa.
Dalam rapat itu, Azwar juga menyoroti beberapa titik kemacetan paling padat di wilayah dapilnya, seperti Jalan Baruga, Leimena, hingga kawasan Antang–Nipa-Nipa yang menjadi jalur utama keluar kota menuju Kabupaten Maros.
“Banyak titik ‘crowded’. Saya lebih fokus ke dapil saya, seperti Baruga, Leimena, dan arah keluar Makassar lewat Antang, Nipa-Nipa. Itu sudah jadi jalan utama, tapi justru mengecil. Kalau tidak diseriusi, kemacetannya luar biasa,” ungkapnya.
Menurut Azwar, salah satu penyebab utama kemacetan di Makassar adalah minimnya rekayasa lalu lintas yang adaptif terhadap peningkatan volume kendaraan. Karena itu, ia mendorong pembentukan tim khusus untuk melakukan kajian dan analisis teknis di lapangan.
“Saya melihat kemacetan juga disebabkan karena tidak adanya rekayasa lalu lintas. Makanya saya bilang, bentuk tim supaya bisa analisa. Apakah tim itu perlu didanai, buatkan saja anggarannya. Kita akan analisa dan bantu di-ACC-kan di Banggar,” tegasnya.
