UNGKAPAN, MAKASSAR – Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo, Fauzan Adhim.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Praktisi Mengajar dalam mata kuliah Tata Kelola Pemilu yang bertujuan untuk mempertemukan
teori dan praktik langsung di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Fauzan membedah isi bukunya yang berjudul “Menakar Efektivitas Debat Publik Terhadap Pemilih”. Buku ini mengupas peran strategis debat publik sebagai instrumen pendidikan politik, bukan sekadar agenda seremonial dalam setiap tahapan pemilu.
Fauzan menjelaskan bahwa debat publik memiliki potensi besar dalam membentuk persepsi dan keputusan pemilih, khususnya pemilih mengambang (swing voters) yang belum memiliki preferensi politik yang kuat.
“Debat bisa menjadi momentum penting untuk menyampaikan visi, misi, dan integritas calon secara langsung kepada masyarakat,” ujar Fauzan, Kamis (08/05/2025).
Namun demikian, efektivitas debat publik tidak bersifat universal. Ia sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, pengalaman politik, dan literasi media dari para pemilih.
Pemilih dengan latar belakang pendidikan tinggi dan pengalaman politik yang memadai cenderung mampu menganalisis substansi debat secara kritis, berbeda dengan pemilih yang hanya terpengaruh pada penampilan calon.
“Debat publik seharusnya tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan ekosistem partisipasi politik yang lebih luas, seperti literasi digital, media sosial, dan program pendidikan pemilih berkelanjutan seperti KPU Goes to Campus,” terang Fauzan.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan utama dalam menjangkau basis pemilih di akar rumput, terutama di wilayah terpencil dengan literasi media yang rendah.
Menurutnya, banyak pemilih yang bahkan tidak sempat menyaksikan debat, apalagi memahami isinya. Untuk itu, KPU dan penyelenggara pemilu perlu menyederhanakan konten debat melalui format yang lebih ramah publik, seperti infografis, potongan video, dan obrolan komunitas.
Dalam sesi diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa Ilmu Politik dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako, Fauzan juga memberikan sejumlah rekomendasi praktis. Di antaranya adalah peningkatan kapasitas dan netralitas moderator debat, pemberian ruang lebih luas bagi calon untuk mengelaborasi kebijakan, serta pemanfaatan media sosial guna memperluas jangkauan informasi kepada pemilih muda.
Sementara itu Dosen Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menekankan pentingnya dokumentasi proses dalam praktik demokrasi.
“Kita seringkali banyak melakukan eksperimen demokrasi tapi seringkali luput pada dokumentasi tertulis proses yang dilakukan. Apa yang telah dilakukan oleh KPU Sidoarjo dengan menghasilkan buku dokumentasi proses debat publik bisa menjadi referensi yang sangat berguna bagi mahasiswa, penyelenggara, masyarakat, maupun penggiat pemilu,” ujarnya.
Menurut Endang, kuliah di kelas memang memberikan teori untuk memahami arah dan pola pemilu, tetapi realitas tata kelola pemilu hanya bisa dipahami secara utuh ketika mahasiswa juga mendapat perspektif langsung dari pelaku praktis di lapangan.
Kuliah tamu ini pun mempertegas pentingnya kolaborasi antara kampus dan praktisi dalam memperkaya pemahaman terhadap demokrasi dan pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan berbasis pengalaman nyata, mahasiswa diajak untuk melihat penyelenggaraan pemilu bukan hanya dari sisi ideal normatif, tetapi juga dari sisi kompleksitas praktiknya di lapangan.
