UNGKAPAN, MAKASSAR — Kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan dan nasib masyarakat lokal di Luwu kembali mencuat, seiring rencana kerjasama tambang emas berskala besar antara PT Masmindo Dwi Area dan raksasa pertambangan asal Amerika, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, angkat suara dan menyampaikan penolakan tegas atas proyek tersebut, terutama terhadap rencana penggunaan metode penambangan terbuka (open pit) yang dinilai berisiko tinggi terhadap kelestarian alam dan keberlanjutan hidup masyarakat.
Dalam pernyataan resminya, Gubernur menyebut akan segera menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Ia menyoroti secara khusus metode penambangan yang direncanakan, yakni Open Pit—metode yang menciptakan lubang tambang terbuka raksasa seperti yang digunakan di Freeport, Timika, Papua.
“Kita akan menyurati Bapak Presiden untuk meminta evaluasi ulang atas izin tambang di Luwu. Pertama, siapa yang mengelola dan bagaimana metode pengelolaannya. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Apalagi jika dikelola dengan metode Open Pit. Ini jelas tidak sesuai arahan Presiden bahwa kekayaan alam lokal harus dikelola oleh pengusaha lokal, bukan perusahaan dari Jakarta apalagi asing,” tegas Andi Sudirman, Senin (14/4/2025).
Meski menyadari bahwa perizinan tambang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Gubernur Andi Sudirman merasa berkewajiban menyampaikan aspirasi rakyat Sulsel yang cemas terhadap potensi kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial yang akan ditimbulkan.
Ia mencontohkan kondisi masyarakat di sekitar tambang Freeport yang hingga kini masih bergelut dengan dampak lingkungan dan minimnya kesejahteraan meski daerahnya kaya sumber daya alam.
“Kita semua tahu bagaimana kondisi di sekitar tambang Freeport. Kubangan besar, pohon-pohon habis ditebang, dan rakyat Papua belum juga sejahtera sampai hari ini. Perusahaan luar yang menikmati, masyarakat lokal yang menderita. Jangan sampai Luwu mengalami nasib yang sama,” ujarnya.
Menurutnya, Luwu saat ini saja sudah menjadi langganan banjir, yang sebagian besar disebabkan oleh kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan, baik legal maupun ilegal. Ia khawatir, kehadiran tambang raksasa ini akan memperparah keadaan jika tidak dikelola dengan bijak dan melibatkan masyarakat setempat secara adil.
“Kalau pengelolaan dilakukan dari luar, kita akan mengalami ketimpangan. Mereka hanya datang ambil hasil, lalu tinggalkan kerusakan. Warga lokal hanya jadi penerima dampak, bukan penerima manfaat,” ungkapnya.
Gubernur juga menyentil pentingnya pendekatan moral dalam setiap pembangunan, terutama yang menyangkut lingkungan hidup. Ia menekankan bahwa pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya akan dibayar mahal oleh masyarakat kecil—mereka yang tinggal di pinggir sungai, di kaki bukit, dan tak punya kuasa untuk menolak.
“Pembangunan yang mengabaikan moral serta daya dukung lingkungan akan selalu dibayar mahal oleh rakyat kecil. Karena itu, kita harus bicara. Kita harus minta Bapak Presiden mempertimbangkan ulang,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Gubernur Andi Sudirman menunjukkan sikap tegasnya dalam memperjuangkan keadilan lingkungan dan keberpihakan pada masyarakat lokal, sembari berharap agar suara daerah benar-benar didengar dalam setiap kebijakan nasional yang berdampak besar.(*)
