UNGKAPAN, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah kabupaten/kota menunda rencana kenaikan pajak daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Penegasan itu disampaikan Andi Sudirman dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel serta para bupati dan wali kota se-Sulsel secara virtual, Rabu (20/8/2025).
“Kebijakan fiskal harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Saya minta kepala daerah menunda kenaikan pajak. Kita perlu melakukan identifikasi, klusterisasi objek pajak, serta menyiapkan kebijakan relaksasi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Sulsel akan mendampingi kabupaten/kota dalam melakukan evaluasi agar kebijakan pajak benar-benar adil dan proporsional.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa setiap kebijakan fiskal harus sejalan dengan arahan pemerintah pusat serta mengedepankan keberpihakan pada rakyat.
“Kenaikan pajak tidak boleh membebani rakyat. Pada prinsipnya, pemerintah hadir untuk memberi keringanan. Makanya saya tekankan perlu mitigasi dari sekarang,” pungkasnya. (*)
