UNGKAPAN, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, memastikan bahwa pembangunan kembali Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar beberapa waktu lalu akan dilakukan di lokasi yang sama. Hal ini disampaikannya sebagai bentuk klarifikasi atas berbagai spekulasi yang berkembang di publik mengenai kemungkinan relokasi gedung tersebut.
Menurut Ray, lokasi lama sudah sah menjadi aset milik Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, secara hukum dan administrasi, tidak ada alasan untuk memindahkan pembangunan ke tempat lain.
“Ya, karena ini sudah menjadi aset Pemerintah Kota Makassar, DPRD Kota Makassar ya memang seyogianya dibangun di sini juga kembali,” tegas Ray pada Jumat, 5 September 2025.
Ketua Fraksi Mulia DPRD Makassar itu juga menyampaikan apresiasinya atas disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025, meskipun dilakukan secara daring. Menurutnya, pengesahan tersebut sangat penting agar roda pemerintahan, khususnya terkait belanja daerah, tetap berjalan lancar.
“Kalau misalnya kami tidak ketuk sesegera mungkin, belanja APBD kita bisa menjadi terhambat. Tapi sudah diketuk, alhamdulillah,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa Pemkot Makassar telah menyiapkan anggaran khusus dalam APBD-P 2025 untuk menyewa kantor sementara bagi para anggota dewan.
“Pasti akan ada, dan itu masuk dalam perubahan anggaran khusus,” jelas Munafri.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran penyewaan kantor sementara tersebut tidak diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT), melainkan dari pos anggaran yang telah disusun secara khusus dalam perubahan anggaran 2025.
“Itu tidak masuk ke BTT sebenarnya,” tegasnya.
Adapun lokasi gedung sementara masih dalam tahap pengkajian teknis. Pemerintah Kota Makassar saat ini terus melakukan pembahasan terhadap struktur APBD-P, guna menyesuaikan dengan kebutuhan pascainsiden kebakaran.
Dukungan Kementerian PUPR untuk Pembangunan Gedung Baru
Untuk pembangunan gedung baru DPRD Kota Makassar, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dikabarkan akan mengalokasikan anggaran khusus. Kementerian PUPR telah menyiapkan dana sebesar Rp900 miliar yang akan digunakan untuk pemulihan fasilitas publik dan gedung DPRD di berbagai daerah, termasuk Makassar.
Dengan adanya dukungan dari pusat dan kesiapan Pemkot Makassar, proses pemulihan dan pembangunan kembali Gedung DPRD diharapkan dapat berjalan efektif, sehingga tugas-tugas legislatif dapat kembali dilakukan secara maksimal.
