UNGKAPAN, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mengkritisi besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang diproyeksikan mencapai Rp300–400 miliar pada tahun anggaran berjalan. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan perkiraan awal dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya diprediksi sekitar Rp200 miliar.
Dalam rapat pembahasan APBD 2026 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa hari lalu, anggota DPRD menyatakan kekhawatiran bahwa lonjakan SILPA mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Hartono, menegaskan bahwa kondisi tersebut jangan dianggap sebagai hal biasa karena menandakan banyak program tidak berjalan sebagaimana direncanakan.
“TAPD harus bisa melihat setiap OPD di pemerintah kota Makassar. Jangan memberikan anggaran yang tidak bisa dieksekusi oleh OPD tersebut,” tegas Hartono saat rapat berlangsung.
Lebih lanjut, Hartono meminta agar perencanaan anggaran ke depan dilakukan lebih selektif dan realistis, sehingga alokasi dana hanya diberikan kepada unit kerja yang memiliki kemampuan menjalankan program secara efektif. Hal itu, menurutnya, penting untuk memastikan anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
DPRD juga menyoroti bahwa tingginya SILPA berpotensi menghambat realisasi program pembangunan yang menyentuh kebutuhan warga. Wakil rakyat berharap Pemkot Makassar dapat meningkatkan koordinasi antara TAPD dan OPD untuk menetapkan target yang memang bisa dicapai dalam kurun waktu satu tahun anggaran.
Selain itu, dewan meminta agar proses perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dimatangkan sedini mungkin. Ini dinilai penting supaya pekerjaan fisik maupun nonfisik tidak mengalami keterlambatan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya SILPA.
Pihak DPRD berharap evaluasi ini dapat mendorong optimalisasi anggaran sehingga dana yang tersedia tidak mengendap, melainkan terealisasi melalui program-program prioritas yang bermanfaat bagi publik. Permintaan ini sekaligus menjadi sinyal bagi Pemkot Makassar untuk memperketat pengawasan terhadap rencana dan realisasi anggaran tahunan.
